Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyoroti dinamika awal menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dengan mengaitkan kemunculan nama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam bursa bakal calon presiden. Ia mengingatkan adanya pola politik yang dinilai memiliki kemiripan dengan peristiwa menjelang Pilpres 2004, ketika figur menteri aktif kemudian tampil sebagai penantang petahana.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress di Tamarin Hotel, Jakarta, Senin (2/3/2026), Ray mengulas pengalaman politik dua dekade silam saat Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai kandidat presiden. Kala itu, SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menurut Ray, situasi tersebut menghadirkan dinamika yang pada akhirnya mengubah peta politik nasional secara signifikan.
Ray menjelaskan bahwa pada 2004, publik menyaksikan bagaimana seorang perwira tinggi TNI yang berada di lingkar kekuasaan kemudian berkembang menjadi figur alternatif di luar kekuasaan. Saat ditanya mengenai kemungkinan maju dalam pemilihan presiden, jawabannya dinilai tidak tegas, tetapi aktivitas politik di lapangan terus berjalan. Kondisi itu memunculkan ketegangan politik yang berujung pada pencopotan dari jabatan kabinet. Namun alih-alih meredup, langkah tersebut justru menjadi momentum yang mendorong popularitasnya.
Keputusan politik yang diambil saat itu, lanjut Ray, justru memberi efek elektoral yang besar. Setelah tidak lagi berada di dalam kabinet, SBY memiliki ruang lebih luas untuk membangun citra sebagai figur perubahan. Ia kemudian mendirikan Partai Demokrat dan melaju dalam kontestasi Pilpres 2004. Hasilnya, ia berhasil mengungguli Megawati dalam pemilihan langsung pertama di Indonesia dan membuka babak baru dalam sejarah demokrasi nasional.
Ray menilai kemunculan nama Sjafrie Sjamsoeddin dalam perbincangan politik menjelang 2029 tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah tersebut. Meski demikian, ia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa skenario serupa akan terulang. Menurutnya, dinamika politik selalu bergerak dalam konteks sosial, ekonomi, dan generasi yang berbeda.
Tahun 2004 memiliki lanskap politik yang unik karena merupakan periode transisi konsolidasi demokrasi pasca-reformasi, sementara 2029 akan berlangsung dalam situasi yang jauh lebih mapan secara kelembagaan.
Ia juga menyinggung soal teori siklus politik yang kerap dibicarakan sejumlah analis. Dalam pandangan Ray, dinamika besar dalam politik Indonesia sering kali muncul dalam rentang dua dekade. Namun, ia mengingatkan bahwa teori tersebut bukan hukum pasti.
“Politik bukan ilmu eksakta. Ia dipengaruhi banyak variabel, mulai dari persepsi publik, konfigurasi elite, hingga faktor ekonomi global,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.
Nama Sjafrie sendiri memiliki latar belakang militer dan pengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam beberapa bulan terakhir, wacana mengenai figur-figur potensial untuk Pilpres 2029 mulai bermunculan, seiring berjalannya periode pemerintahan saat ini. Ray melihat bahwa pembicaraan dini ini mencerminkan dinamika demokrasi yang semakin terbuka, di mana publik dan kelompok masyarakat sipil aktif mengamati serta menilai calon-calon potensial jauh sebelum tahapan resmi dimulai.
Lebih jauh, Ray menekankan pentingnya etika politik dalam konteks pejabat aktif yang masuk dalam radar pencalonan presiden. Ia menyebut bahwa transparansi sikap dan komunikasi politik yang jelas menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman publik. Dalam sistem demokrasi modern, kata dia, publik semakin kritis terhadap konsistensi antara pernyataan dan tindakan para elite politik.
Meski mengingatkan adanya kemiripan pola, Ray menyampaikan bahwa setiap tokoh memiliki konteks, karakter, dan basis dukungan berbeda. Ia meragukan bahwa situasi 2004 akan terulang persis sama pada 2029, mengingat jarak waktu yang sudah mencapai seperempat abad. Generasi pemilih pun telah berganti. Pemilih muda dengan karakter digital native diperkirakan akan menjadi penentu utama hasil pemilu mendatang, sehingga strategi dan pendekatan politik tentu berbeda dibandingkan era awal 2000-an.
Diskursus mengenai Pilpres 2029, menurut Ray, masih berada pada tahap sangat awal. Namun ia memandang penting bagi publik untuk memahami sejarah politik nasional agar dapat membaca potensi dinamika yang mungkin muncul. Pembelajaran dari 2004 menunjukkan bahwa momentum politik bisa berubah cepat, terutama ketika terjadi gesekan antara figur dalam kabinet dan kekuatan politik yang lebih luas.
Ray menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk mencermati perkembangan politik secara rasional. Ia menilai demokrasi Indonesia telah menunjukkan kematangan dalam beberapa siklus pemilu terakhir, sehingga ruang kompetisi tetap terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat konstitusional. “Apakah pola dua dekade lalu akan terulang atau tidak, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, publik kini lebih dewasa dan informasi bergerak jauh lebih cepat,” katanya.
Dengan semakin menghangatnya perbincangan mengenai figur-figur potensial menuju 2029, pengamat memperkirakan dinamika koalisi, manuver partai, serta pembentukan citra publik akan menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Situasi ini menunjukkan bahwa kontestasi politik nasional tidak pernah benar-benar berhenti, melainkan terus berproses jauh sebelum hari pemungutan suara tiba.
