Presiden AS Donald Trump memberi asuransi risiko politik dan jaminan keamanan finansial bagi seluruh perdagangan maritim di Selat Hormuz menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Rabu (4/3). Trump ancam sanksi dagang ke Spanyol juga jadi berita populer.
Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Trump Sediakan Asuransi dan Siapkan Pengawalan Kapal yang Lewat Selat HormuzTrump merespons langkah Iran yang menutup Selat Hormuz, jalur strategis pasokan energi dunia. Trump telah memerintahkan United States Development Finance Corporation (DFC) untuk menyediakan asuransi risiko politik dan jaminan keamanan finansial bagi seluruh perdagangan maritim, khususnya energi, yang melewati kawasan itu.
Kebijakan Trump tak hanya berhenti pada jaminan finansial, tapi juga menawarkan pengawalan militer bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Trump menekankan, Angkatan Laut AS siap bertindak jika diperlukan.
Dampak dari dinamika geopolitik ini juga terasa di Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi 20-25 persen pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz. Jalur ini menangani sekitar 20,1 juta barel pasokan minyak mentah global per hari.
Sebagai respons, Indonesia berencana mengalihkan seluruh pasokan minyak mentah dari AS, diversifikasi yang menunjukkan urgensi menjaga stabilitas rantai pasokan energi nasional.
Trump Ancam Sanksi Dagang Usai Spanyol Tolak Pangkalannya untuk Serang IranTrump mengancam akan menghentikan seluruh hubungan perdagangan dengan Spanyol. Ancaman ini dikeluarkan karena Spanyol menolak pangkalan militernya digunakan untuk menyerang Iran.
Dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Trump menegaskan akan memerintahkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menghentikan perdagangan dengan Spanyol. Trump bahkan menyebut Spanyol sebagai negara yang sangat buruk dan tidak memiliki apa pun yang dibutuhkan AS.
Trump kemudian menyoroti pengeluaran pertahanan Spanyol yang dianggapnya terlalu rendah. Ia menegaskan semua anggota NATO seharusnya mengalokasikan 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk belanja militer.
Ancaman embargo perdagangan ini didasarkan pada klaim kewenangan presiden di bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), meskipun para pakar hukum perdagangan seperti Jennifer Hillman dari Georgetown University menilai langkah tersebut memerlukan penetapan keadaan darurat nasional yang substansial.
