Kapoksi Golkar Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menyoroti meluasnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah buntut Amerika Serikat dan Israel yang saling serang dengan Iran. Heru mengatakan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus menjadi prioritas utama negara.
Dia mengatakan berdasarkan data resmi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada Januari 2026, jumlah PMI di kawasan tersebut mencapai ribuan orang. Rinciannya, di Arab Saudi tercatat sebanyak 8.308 orang, di Uni Emirat Arab (UEA) 1.439 orang, dan di Kuwait 763 orang. Mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga, perawat lansia, hingga buruh sektor informal.
"Angka ini bukan kecil. Ribuan pekerja migran kita berada di kawasan yang saat ini mengalami eskalasi konflik," kata Heru kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).
"Negara wajib memastikan keselamatan mereka, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 6 yang menjamin keamanan dan keselamatan selama bekerja," sambungnya.
Heru menekankan langkah konkret yang perlu segera dilakukan ialah mitigasi ulang terhadap pekerja migran yang berpotensi terdampak langsung konflik. Dia meminta perwakilan RI melalui KBRI dan KJRI di negara terdampak mendata ulang serta memantau penuh kondisi lapangan.
"Kami mendorong pemerintah, melalui KBRI dan KJRI di negara penempatan, untuk segera membentuk hotline atau pusat informasi khusus bagi pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Dia mengatakan layanan tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai kondisi, keselamatan, serta kebutuhan para pekerja migran, sehingga dapat terpantau dan terbarui secara berkala.
Lebih lanjut, Heru juga meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkoordinasi intensif dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Hal ini untuk memastikan kondisi setiap pekerja tetap aman dan terpantau.
"Negara harus hadir secara konkret, memastikan pekerja migran kita terlindungi dan keluarga mereka mendapatkan kepastian di tengah situasi global yang tidak menentu," pungkasnya.
(amw/jbr)
