Jakarta, tvOnenews.com - Tragedi banjir dan longsor di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, disorot DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal mendesak pemerintah segera membenahi dan mengevaluasi total tata kelola lingkungan tambang agar peristiwa serupa tak terulang.
Menurut Robert, kejadian yang menelan korban jiwa itu tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana alam biasa.
"Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut," ungkap Robert, Rabu (4/3/2026).
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan tanah longsor terjadi di kawasan IMIP, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Morowali, pada Rabu (18/2).
Insiden itu kembali memicu pertanyaan soal daya dukung lingkungan di kawasan industri tambang raksasa tersebut.
Robert mengingatkan, ini bukan kejadian pertama. Pada 22 Maret 2025, tiga pekerja juga tertimbun longsor di kawasan IMIP. Dua di antaranya ditemukan tewas di lokasi.
Rangkaian peristiwa itu, kata Robert, menjadi alarm nasional atas lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang.
"Evaluasi tak bisa setengah hati, apalagi jika menyangkut keselamatan pekerja dan warga sekitar," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, fokus pemerintah dan pelaku usaha harus diarahkan pada langkah pencegahan konkret.
"Salah satu kunci utamanya adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan, terutama di wilayah dengan intensitas tambang tinggi," jelas dia.
DPR mendesak agar pengawasan izin lingkungan diperketat dan tidak sekadar formalitas di atas kertas.
"Jika tidak, tragedi serupa dikhawatirkan akan terus berulang dengan korban berikutnya," tandasnya. (rpi/muu)
