Jakarta: Kebijakan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi oleh perusahaan platform digital dinilai sebagai bagian dari kebijakan internal dalam skema kemitraan yang selama ini diterapkan.
Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, berpandangan bahwa BHR tidak dapat disamakan dengan kewajiban normatif seperti tunjangan hari raya dalam hubungan kerja formal. Menurutnya dalam konteks kemitraan, BHR lebih tepat diposisikan sebagai bentuk penghargaan berbasis performa sekaligus dukungan moral dan finansial menjelang Hari Raya.
"BHR ini sifatnya diskresi atau kebijakan dari aplikator, apakah mereka ingin memberi atau tidak. Jika perusahaan memberikannya, itu adalah bentuk apresiasi agar para mitra bersama keluarganya bisa merayakan Lebaran dengan tambahan dukungan materi dari perusahaan," kata Azas dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 4 Maret 2026.
Baca Juga :
850 Ribu Ojol Dipastikan Dapat Bonus Hari Raya Tahun IniIlustrasi ojek online. Foto: Istimewa.
Azas menilai mekanisme penyaluran BHR idealnya tetap mengedepankan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas dan produktivitas mitra. Ia menekankan pentingnya kriteria yang jelas agar kebijakan tersebut dapat berjalan berkelanjutan secara finansial.
"Perusahaan aplikasi tentu tidak bisa dipaksa untuk memberi kepada semua orang tanpa kriteria, karena itu akan menjadi masalah finansial bagi mereka. Pemberian ini memang didasarkan pada kinerja atau produktivitas masing-masing mitra," jelasnya.
Azas menambahkan perbedaan tingkat keaktifan mitra, seperti pengemudi yang beroperasi 1–2 jam per hari dibandingkan mereka yang aktif penuh waktu, menjadi pertimbangan wajar dalam menentukan besaran apresiasi yang diberikan.
Pandangan tersebut menggambarkan dinamika hubungan kemitraan di sektor transportasi digital yang terus berkembang, khususnya dalam merespons kebutuhan mitra menjelang momen Hari Raya.
