Liputan6.com, Jakarta - Analis kebijakan publik dan politik, Nasky Putra Tandjung mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, diperlukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, demokrasi yang berkeadaban, penegakan hukum yang tegas namun humanis, maka diperlukan peran strategis oleh kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri.
Hal ini disampaikannya dalam peluncuran bukunya yang berjudul Buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, di Jakarta Selatan, Rabu 4 Maret 2026.
Advertisement
Nasky menyebut, transformasi Polri melalui paradigma Presisi bukanlah sekadar proyek administratif. Di mana upaya keamanan negara harus membawa keadilan dan kepercayaan publik.
"Di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Polri diarahkan menjadi institusi yang modern, terbuka, demokratis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional, melainkan juga kejahatan siber, kejahatan terorganisasi, radikalisme, konflik sosial, serta disrupsi teknologi yang menguji ketahanan hukum negara," kata Nasky.
"Di medan inilah Polri Presisi diuji, apakah ia hanya kuat secara struktur, atau benar-benar adil dalam fungsinya," sambungnya.
Nasky menyebut, tak hanya menempatkan Polri sebagai institusi teknis penegak hukum. "Tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menopang stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia," jelas dia.
Karena itu, masih kata Nasky, Polri diharapkan bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai penjaga masa depan negara.
"Tanpa kepolisian yang profesional dan dipercaya, demokrasi akan kehilangan makna, pembangunan kehilangan fondasi, dan hukum kehilangan wibawa. Stabilitas keamanan bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," kata dia.
