Perang AS-Israel vs Iran, Pemerintah Diminta Pastikan Keselamatan PMI di Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran dalam beberapa waktu terakhir.

"Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2026).

Baca juga: SBY Wanti-Wanti Dampak Perang AS-Israel Vs Iran: Perang Kawasan hingga Tragedi Kemanusiaan

Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu segera berkoordinasi dalam memastikan perlindungan terhadap PMI.

Tegasnya, PMI yang bekerja di luar negeri merupakan pahlawan devisa negara yang juga perlu mendapatkan prioritas perlindungan.

"Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri," ujar Netty.

Selain itu, perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah perlu memperbarui data PMI untuk memastikan proses pemulangannya nanti.

Baca juga: Perang AS-Israel vs Iran, 15 WNI Siap Dievakuasi dari Teheran

Ia juga mendorong dibukanya posko pengaduan sebagai kanal komunikasi bagi PMI dan keluarganya yang berada di Indonesia.

"Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera," ujar Netty.

"Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik," sambungnya.

Baca juga: Perang AS-Israel vs Iran, Prabowo Singgung Kesiapan Pangan dan Energi

Skenario Evakuasi PMI di Timur Tengah

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan skenario evakuasi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) seiring meningkatnya eskalasi akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

“Kami menyiapkan berbagai skenario, termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan. Semua langkah disusun berbasis informasi faktual, koordinasi diplomatik, dan prinsip kehati-hatian,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik.

Baca juga: Eks Menlu Sebut Prabowo Kalkulasikan Lamanya Perang AS-Israel vs Iran

Tim ini bertugas mendata dan memperbarui data secara real-time terhadap ribuan PMI di negara-negara terdampak, termasuk wilayah yang sempat terkena serangan seperti Qatar dan area sekitar instalasi militer.

Pemetaan zona berisiko tinggi juga terus diperbarui agar pemerintah bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Sebagai langkah pencegahan, PMI diminta menjauhi titik konflik, pangkalan militer, dan lokasi rawan. Jika perlu, mereka diminta pindah ke tempat yang lebih aman.

Baca juga: Gelombang Desakan agar Indonesia Hengkang dari Board of Peace Usai Serangan AS-Israel ke Iran

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Kanal pengaduan juga diperkuat untuk menampung laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan gaji, pemutusan kerja, hingga permintaan pemulangan ke Indonesia.

Pemerintah juga berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di sejumlah negara Timur Tengah, seperti Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, untuk menyamakan data dan menyiapkan rencana darurat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang