Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas di Papua Barat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus rantai kemiskinan.
Hal itu disampaikan Mensos atau akrab disapa Gus Ipul saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos menegaskan terdapat tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan program Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul, dikutip Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menjelaskan kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menegaskan negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
"Pelaksanaannya ditempuh melalui tiga pilar, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial," katanya.
Gus Ipul mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, khususnya yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data sosial ekonomi.
"Mekanisme penerimaan melalui penjangkauan berbasis data sosial ekonomi, bukan pendaftaran. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara," jelasnya.
Untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut, Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare sebagai lokasi pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan perlindungan sosial di wilayahnya.
Ia menjelaskan Papua Barat terdiri dari tujuh kabupaten dan 91 distrik atau kecamatan dengan kondisi geografis yang cukup menantang.
Menurut Dominggus, kehadiran Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Papua Barat.
"Dua kabupaten telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, dan keduanya dinyatakan siap," kata Dominggus.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga sepakat agar Sekolah Rakyat milik pemerintah provinsi diarahkan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain program pendidikan, pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan sosial di Papua Barat. Pada 2025, alokasi bantuan sosial untuk provinsi tersebut mencapai Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat melalui sejumlah program perlindungan sosial.
Gus Ipul menegaskan, ke depan program sosial pemerintah akan semakin terintegrasi dan berbasis data tunggal agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mampu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Editor: Redaksi TVRINews
