Ketegangan di Washington: Kongres vs Rezim Trump Setelah Serangan ke Iran

Amerika Serikat melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi mereka, Ali Khamenei, pada akhir Februari 2026. Hal ini tidak hanya menciptakan gelombang reaksi di Timur Tengah, tetapi juga di dalam negeri AS.

Keputusan Presiden Donald Trump untuk memimpin aksi militer yang tidak secara eksplisit disetujui oleh Kongres (parlemen/badan legislatif Amerika Serikat) kini menjadi pemicu utama perdebatan konstitusional, elektoral, dan bahkan kemungkinan pemakzulan—menguji dinamika politik domestik yang tengah memanas jelang pemilu berikutnya.

Reaksi terhadap serangan—yang oleh Gedung Putih dibenarkan sebagai langkah defensif untuk mencegah ancaman nuklir Iran—memperlihatkan jurang tajam antara eksekutif dan legislatif. Kritikus dan akademisi menilai serangan itu sebagai langkah “tidak sah dan berpotensi menjerumuskan AS ke dalam konflik berkepanjangan”.

Seperti dilaporkan oleh ParePos, banyak anggota Kongres—terutama dari Partai Demokrat—mengutuk tindakan Trump karena dinilai melanggar Konstitusi yang memberi wewenang deklarasi perang kepada Kongres, bukan presiden sendirian.

Beberapa anggota parlemen dengan tegas meminta Gedung Putih untuk memberikan justifikasi yang lebih komprehensif. Dari Senat hingga DPR, suara terdengar serentak: Trump harus memanggil Kongres kembali, menjelaskan ancaman yang dimaksud, dan—menurut beberapa kritikus—jika perlu meminta persetujuan sebelum melanjutkan tindakan militer lebih lanjut.

Senator Chuck Schumer menekankan bahwa administrasi gagal menyediakan informasi penting tentang lingkup dan urgensi ancaman, sementara Senator Tim Kaine menggambarkan serangan itu sebagai “kesalahan kolosal”(ParePos).

Iran International bahkan mencatat bahwa langkah Partai Demokrat mencakup dorongan untuk mengesahkan resolusi War Powers di Kongres yang akan membatasi kemampuan Trump untuk menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif terlebih dahulu.

Pimpinan Partai Demokrat House menyatakan bahwa semua anggota akan memiliki kesempatan untuk mencatat sikap mereka tentang apakah tindakan militer seperti ini layak dilakukan tanpa otorisasi Kongres.

Permintaan ini muncul di tengah surat suara publik yang menunjukkan rendahnya dukungan atas serangan tersebut: menurut jajak pendapat terbaru yang dirilis tak lama setelah operasi dimulai, hanya sekitar 25–27% warga AS yang menyetujui keputusan Trump untuk menyerang Iran, sementara mayoritas menilai tindakan itu sebagai penggunaan kekuatan militer yang berlebihan atau tidak perlu (informasi.com).

Reaksi Partai Demokrat tidak monolitik. The Guardian melaporkan, sebagian anggota menyerukan peninjauan penuh atas tindakan Trump, bahkan ada yang menuding ini sebagai pelanggaran konstitusional.

Senator progresif Bernie Sanders mengecam serangan tersebut sebagai “perang ilegal dan prematur”, sementara beberapa anggota lain mendorong voting yang dapat membatasi wewenang presiden.

Namun, tidak semua fungsionaris Partai Demokrat menyerang keputusan itu secara langsung. Beberapa individu moderat malah mengatakan pemerintah harus fokus pada ancaman yang lebih besar daripada pembatasan konflik. Bahkan, Senator John Fetterman secara terbuka memilih mendukung tindakan militer Trump—sebuah langkah yang menunjukkan fragmen di dalam kubu Demokrat sendiri (Newsweek).

Ketidakkonsistenan ini mencerminkan dilema Partai Demokrat: bagaimana menyeimbangkan kritik terhadap kebijakan Trump tanpa terlihat lemah dalam isu pertahanan nasional. Ada kekhawatiran bahwa pembagian suara di dalam partai akan mempersulit Demokrat menyajikan narasi yang kohesif kepada pemilih menjelang pemilu selanjutnya.

Sementara itu, dilansir ABC& New York, mayoritas anggota Partai Republik tetap menyokong serangan Trump sebagai bentuk ketegasan terhadap ancaman Iran. Tokoh-tokoh partai menggambarkan tindakan itu sebagai pembelaan terhadap sekutu AS dan stabilitas global.

Sikap ini disambut baik oleh basis konservatif yang umumnya mengutamakan keamanan nasional. Namun, bahkan di internal Republik ada perdebatan tentang perlunya konsultasi yang lebih transparan dengan Kongres. Beberapa anggota partai menilai bahwa meskipun dukungan terhadap Trump kuat, prosedur konstitusional tetap harus dihormati.

Hal tersebut terkait dengan potensi chain reaction isu serangan terhadap Iran yang dapat kembali membuka diskusi tentang kemungkinan pemakzulan. Pembicaraan ini bukan hal baru di era Trump. Sebelumnya, upaya pemakzulan pernah diajukan terkait tindakan militer AS oleh Trump, tetapi ditangguhkan di DPR pada pertengahan 2025, di mana mayoritas anggota menolak langkah tersebut (wdbj7.com).

Kini, rasa frustrasi yang meluas di kalangan Demokrat telah memperkuat sebagian suara yang menyerukan pemanggilan Trump untuk bersaksi di Kongres dan bahkan membuka ruang untuk penyelidikan yang lebih luas terhadap kebijakan luar negeri serta penggunaan kekuatan militer oleh administrasi saat ini.

The Washington Post memberitakan adanya rencana untuk memanggil Trump untuk memberikan keterangan atas tindakan Iran 2026 ini, yang menunjukkan intensifikasi tekanan legislatif terhadap eksekutif jika partai berhasil mengambil alih kendali legislatif pasca-midterms.

Dinamika politik ini juga berdampak pada posisi Partai Demokrat di mata publik. Dengan mayoritas warga AS menolak keputusan serangan militer tanpa otorisasi Kongres, Demokrat memiliki peluang untuk menarik simpati warga yang menginginkan keteraturan konstitusional dan transparansi politik. Namun, ketidakseragaman pesan di dalam partai justru berpotensi melemahkan pesan kampanye mereka.

Para pemilih independen yang cenderung tidak menyetujui perang tanpa mandat Kongres dapat melihat Demokrat sebagai pembela supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan eksekutif—posisi yang bisa menguatkan basis dukungan partai dalam jangka panjang.

Namun, jika Demokrat terlalu kritis, mereka juga berisiko dituduh tidak berpihak pada keamanan nasional—narasi yang sering digunakan oleh lawan politik untuk menyudutkan mereka sebagai tidak patriotik.

Di sisi lain, Partai Republik dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menggambarkan serangan sebagai bentuk kepemimpinan yang kuat, terutama di kalangan pendukung yang percaya bahwa Amerika harus tetap dominan di kancah global.

Kasus serangan AS terhadap Iran memperlihatkan kompleksitas hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Pertanyaannya bukan hanya tentang apakah serangan itu benar atau salah, melainkan juga tentang interpretasi konstitusi, otoritas deklarasi perang, serta bagaimana kekuasaan presiden harus dibatasi.

Dalam iklim politik yang semakin terpolarisasi, keputusan untuk menyerang Iran menjadi batu ujian bagi demokrasi AS—menegaskan bahwa isu militer bisa dengan cepat berubah menjadi arena pertarungan konstitusional dan elektoral.