APBN Panen Sentimen Negatif, Defisit Berisiko Membengkak, Purbaya Beri Penjelasan

Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga lembaga pemeringkat global yakni Fitch Ratings, Moody's, dan S&P kompak menyoroti kredibilitas fiskal pemerintah tahun 2026. Risiko pelebaran defisit di depan mata. Selain itu, tata kelola alias governance dan sentralisasi kebijakan juga berpotensi menekan kinerja perekonomian yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap stabilitas anggaran. 

Publikasi terbaru Fitch sebenarnya tidak menampik bahwa defisit APBN 2026 masih terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, angkanya akan melebar ke angka 2,9% dari target pemerintah di kisaran 2,68%. 

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%," demikian dikutip dari pengumuman di situs resmi Fitch, Rabu (4/3/2026).

Prakiraan Fitch itu merupakan asumsi konservatif terkait dengan penerimaan negara dengan prospek pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang rendah dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak. 

Di sisi lain, belanja negara untuk masyarakat diperkirakan lebih tinggi akibat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta masih adanya dampak tensi sosial dari demo besar akhir Agustus lalu. Contohnya, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 1,3% dari PDB untuk 2025-2029. 

"Rencana untuk front-load belanja pada semester I/2026 bisa menambah risiko fiskal," ujar Fitch. 

Adapun alasan Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB lantaran rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, serta kecukupan cadangan devisa. 

Masalahnya, kekuatan-kekuatan tersebut terbatas akibat salah satunya setoran penerimaan negara yang lemah."Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara sesama peringkat 'BBB'," terang Fitch. 

Kinerja APBN Januari 2026 

Sementara itu, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa APBN membukukan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB) pada Januari 2026. 

Realisasi defisit itu disebabkan oleh pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,9% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari PDB. Lebih lanjut, Kemenkeu menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp4,2 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan dalam defisit APBN. Pada akhir Januari 2024, defisit APBN mencapai Rp23 triliun atau setara 0,09% dari PDB (lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026).

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Tanggapan Purbaya

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pengumuman terbaru Fitch dengan menjelaskan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai Fitch Ratings merevisi prospek atau outlook atas Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif, dari sebelumnya Stabil. Namun, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level 'BBB'.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager's Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari 2026 dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2026.

Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.