Anggota DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan PMI di Tengah Konflik Timur Tengah

pantau.com
1 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta meminta pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di wilayah tersebut.

Ia menilai negara harus segera merespons potensi ancaman terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Netty mengatakan "Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas", ungkapnya.

Ia menegaskan keselamatan para pekerja migran Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Netty mengatakan "Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri", ujarnya.

DPR Dorong Koordinasi Lintas Kementerian

Netty juga meminta adanya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Luar Negeri.

Ia juga meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KBRI dan KJRI di wilayah terdampak konflik segera memperbarui data pekerja migran Indonesia.

Pembaruan data tersebut termasuk bagi pekerja migran yang berstatus non-prosedural.

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Evakuasi

Netty menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyiapkan skenario evakuasi bagi pekerja migran Indonesia jika situasi konflik semakin memburuk.

Netty mengatakan "Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera", katanya.

Selain itu ia menilai perlu adanya posko pengaduan yang beroperasi selama 24 jam.

Posko tersebut dinilai penting karena konflik berpotensi meluas sewaktu-waktu.

Netty mengatakan "Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik", ujarnya.

Ia menegaskan langkah-langkah tersebut penting agar pemerintah dapat merespons situasi darurat secara cepat dan efektif demi keselamatan pekerja migran Indonesia di wilayah konflik.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
5 Kesalahan yang bikin Jaringan Kantor jadi Bom Waktu
• 20 jam laluviva.co.id
thumb
Lalu Lintas Kapal Tanker Minyak Melalui Selat Hormuz Turun 90%
• 17 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Kata KPK soal Ada Aliran Uang ke Suami dan Anak Bupati Pekalongan
• 23 jam lalukumparan.com
thumb
Donald Trump Bantah AS Dipaksa Israel Serang Iran: Jika Kami Tidak Melakukan, Mereka akan Bergerak!
• 11 jam lalukompas.tv
thumb
Lagi ramai ketegangan di Iran, Reza Rahadian cerita soal sosok ayah dan harapan buat Bumi Persia
• 20 jam lalubrilio.net
Berhasil disimpan.