Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan konflik antara Iran dan Israel-AS belum berdampak terhadap harga maupun pasokan pangan di dalam negeri.
Menurut Budi, konsumsi dalam negeri menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga momentum belanja domestik agar tidak terdampak konflik global.
“Kalau kita ngomongin dampak perang sebenarnya nggak mengganggu kita di dalam negeri, apalagi kan kalau kita kontribusi terhadap PDB itu kan sebenarnya belanja dalam negeri yang paling besar. Nah itu terus harus kita jaga momentum itu, sehingga tidak banyak terganggu perang ini,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3).
Dia juga memastikan harga dan pasokan bahan pokok di berbagai daerah masih stabil menjelang Lebaran. Berdasarkan pemantauan pemerintah melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga pangan di sejumlah wilayah masih normal.
Budi mencontohkan hasil kunjungannya ke beberapa daerah seperti Sulawesi, Pidie Sigli di Aceh, serta Tebing Tinggi di Sumatera. Meski sebagian wilayah tersebut sempat terdampak banjir, harga dan pasokan bahan pokok tetap stabil.
“Jadi Pidie sama Tebing Tinggi ini adalah wilayah yang terdampak banjir ya, tetapi kami lihat kemarin harganya bagus, normal semua ya, pasokan juga nggak ada masalah. Kemarin yang di Makassar itu juga begitu, harga bagus-bagus semua ya,” jelasnya.
Mendag Mau Undang Eksportir Rembuk Soal Dampak Perang
Meski dampak terhadap perdagangan domestik masih terbatas, Budi mengakui konflik geopolitik berpotensi memengaruhi perdagangan global, terutama jika rantai pasok dunia terganggu.
Menurut dia, pemerintah akan bertemu dengan para eksportir, salah satunya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) untuk membahas potensi kendala yang muncul akibat situasi tersebut.
“Karena memang kalau itu memang terganggu berarti kita kan harus cari pasar lain. Itu yang, yang besok juga akan saya bicarakan dengan para eksportir, misalnya dari GPEI,” tutur Budi.
Dia mengatakan hingga saat ini pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat konflik tersebut. Pemerintah masih menunggu masukan dari pelaku usaha sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Selain itu, komoditas yang menggunakan bahan baku impor dinilai berpotensi terdampak jika gangguan rantai pasok global semakin besar.
Ada Perang, Mendag: Ekspor Bisa ke Negara yang Tak Terdampak Perang
Dia menjelaskan, konflik geopolitik biasanya lebih banyak mengubah peta perdagangan global. Ketika rantai pasok dunia terganggu, ekspor dari sejumlah negara bisa terhambat sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk mengisi pasar yang kosong.
Karena itu, pemerintah melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor di tengah gangguan global supply chain tersebut.
“Nah ketika global supply chain-nya terganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspor impornya terhambat. Jadi sebenarnya memang justru ada celah ya, itu tidak disuplai oleh negara lain, ya pemasoknya selama ini, berarti kan kosong," kata dia.
Kemendag juga berupaya mengarahkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengisi peluang tersebut melalui program business matching ke negara-negara yang tidak terdampak konflik.
Menurut Budi, UMKM transaksi ekspornya umumnya berskala lebih kecil dan berjangka pendek. Negara-negara yang tidak terdampak perang menurut Budi adalah negara di Asia Tenggara dan Afrika.
Kemudian langkah diversifikasi pasar ini juga menjadi strategi Budi untuk merespons keluhan pelaku usaha logistik yang menyebut biaya pengiriman meningkat hingga 50–100 persen akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah berharap ekspor Indonesia tetap terjaga dengan mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak terdampak perang.
"Negara-negara yang belum terdampak kan masih banyak sebenarnya, yang secara langsung ya terkait dengan logistik ya kan masih banyak, lah itu yang kita business matching kita arahkan ke situ," tutupnya.
