Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2026 dengan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat inklusivitas di seluruh Indonesia.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan layanan pendidikan tidak hanya semakin berkualitas, tetapi juga dapat diakses secara merata bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di daerah khusus maupun kelompok rentan.
Dalam rencana kerja yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 21 Januari lalu, Kemendikdasmen menyiapkan anggaran Rp52,12 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong revitalisasi sekolah, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, hingga memperkuat transformasi digital di sektor pendidikan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan yang telah diberikan, sehingga program-program prioritas Kemendikdasmen memperoleh keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Revitalisasi Sekolah hingga Peralatan PembelajaranSalah satu fokus utama pada 2026 adalah pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Program ini menargetkan 11.744 satuan pendidikan untuk mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan 2.235 paket peralatan pembelajaran, yang mencakup berbagai fasilitas seperti peralatan laboratorium, alat peraga edukatif, hingga peralatan praktik untuk sekolah vokasi.
Untuk memastikan kualitas layanan pendidikan, Kemendikdasmen juga menargetkan 99.235 satuan pendidikan melaksanakan proses akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Perluas Akses PendidikanDi sisi akses pendidikan, pemerintah akan memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2026, program bantuan pendidikan ini akan menjangkau sekitar 19,48 juta siswa, bahkan diperluas hingga jenjang pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari implementasi program wajib belajar 13 tahun.
Kemendikdasmen juga menargetkan penanganan 191.697 Anak Tidak Sekolah (ATS) agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan sesuai minat dan kondisi masing-masing.
Upaya pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menyasar siswa dari daerah khusus, Orang Asli Papua, hingga anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi GuruPemerintah juga terus memperkuat kualitas tenaga pendidik. Pada 2026, Kemendikdasmen menargetkan 119.888 guru dan tenaga kependidikan mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi, mulai dari bimbingan konseling, pembelajaran berbasis STEM, bahasa Inggris, hingga penguatan literasi dan numerasi serta kepemimpinan sekolah.
Selain itu, 41.692 calon guru akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikasi profesi, sementara 150 ribu guru akan didorong melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 atau D-IV melalui program peningkatan kualifikasi akademik.
Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah juga menaikkan insentif bagi guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan, dengan sasaran penerima sekitar 798.905 guru di seluruh Indonesia.
Dorong Digitalisasi dan Mutu PendidikanTransformasi digital juga menjadi salah satu agenda penting pada 2026. Kemendikdasmen menargetkan 288.865 satuan pendidikan mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan perangkat digital pembelajaran yang sebelumnya telah disalurkan ke sekolah-sekolah.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan Asesmen Nasional untuk memetakan kualitas pendidikan secara komprehensif di berbagai daerah.
Penguatan Karakter dan Budaya SekolahDi luar aspek akademik, Kemendikdasmen juga mendorong penguatan karakter peserta didik melalui berbagai kampanye nasional.
Salah satunya adalah program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang mendorong anak-anak membangun kebiasaan positif seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, aktif bermasyarakat, serta menjaga waktu istirahat.
Pemerintah juga mengembangkan layanan penguatan budaya belajar yang aman dan nyaman, termasuk upaya penghapusan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Program Gerakan Rukun Sama Teman juga diperkenalkan sebagai pendekatan peer-to-peer untuk menekan konflik dan kekerasan di sekolah.
Perkuat Pendidikan Vokasi dan LiterasiDi sektor pendidikan vokasi, Kemendikdasmen menargetkan pengembangan Teaching Factory di sekitar 750 SMK. Program ini dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan industri agar lulusan SMK lebih siap memasuki dunia kerja.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Pelatihan Kompetensi Kerja (PKK) dan Pelatihan Kompetensi Wirausaha (PKW) dengan target 21.510 peserta, guna mendorong keterampilan kerja sekaligus meningkatkan peluang kewirausahaan bagi lulusan pendidikan vokasi.
Upaya penguatan literasi juga dilakukan melalui penyediaan buku bacaan bermutu bagi 27.627 sekolah dasar dan menengah pertama, terutama sekolah dengan nilai literasi rendah.
Kemendikdasmen juga menjalankan program Revitalisasi Bahasa Daerah yang menyasar 7.755 peserta sebagai bagian dari upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa daerah agar tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat terus meningkat sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
