Konflik Timur Tengah yang kian memanas memicu kekhawatiran terhadap keamanan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, tercatat ada 7.000 PMI asal Jatim tersebar di Timur Tengah.
Mayoritas pekerja migran itu berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, kemudian Turki 958 orang dan Qatar 638 orang. Sedangkan kawasan yang menjadi titik konflik, angkanya relatif kecil. Hanya 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
Gimbar Ombai Helawarnana Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim menyebut, untuk wilayah Israel dan Iran tidak tercatat ada penempatan PMI secara legal dalam lima tahun terakhir.
”Yang kami catat mereka yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya,” ucap Gimbar, Kamis (5/3/2026).
Gimbar Ombai Helawarnana Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim saat ditemui di kantornya. Foto: Wildan suarasurabaya.netGejolak konflik yang belum mereda tersebut mengharuskan pemerintah merancang langkah pengamanan mulai dari menyiapkan skenario evakuasi hingga memantau kondisi keamanan PMI.
Gimbar mengatakan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Dirjen Pelindungan.
Tim khusus itu bertugas melakukan pendataan secara real-time untuk memonitor kondisi para PMI, dengan menyiapkan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800.
“Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan,” jelasnya.
Namun jika situasi memburuk dan eskalasi konflik semakin meluas, Gimbar menegaskan skenario evakuasi telah dirancang bersama Kementerian Luar Negeri.
Titik kumpul aman atau safe house telah disiapkan pada shelter-shelter milik perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara terdampak sebagai pelindung fisik sekaligus psikis bagi WNI maupun PMI.
Gimbar menyebut, apabila terjadi pemulangan massal, koordinasi dengan Pemprov Jatim sudah dilakukan. Jika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pihak KP2MI akan memfasilitasi transportasi menuju Jawa Timur.
Begitu sampai di Bandara Juanda, pihaknya akan memfasilitasi kepulangan mereka sampai ke daerah asal. Gimbar juga berkomitmen menyediakan fasilitas pemeriksaan fisik maupun psikologis kepada PMI jika terdampak konflik.
“Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma perang, kami bekerja sama dengan Pemda setempat untuk rehabilitasi,” jelasnya.(wld/ham)
