Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah memastikan tidak ada angkutan umum tak layak jalan atau disebut sebagai angkutan “zombie” selama periode mudik Lebaran 2026.
Hal itu disampaikan Huda saat menyinggung pentingnya pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check terhadap moda transportasi yang mengangkut pemudik.
“Kita tidak ingin lagi ada angkutan umum zombie, dan ini tidak hanya, ramp check ini tidak hanya berlaku untuk angkutan yang sifatnya resmi, baik bus dan seterusnya,” kata Huda di DPR, Kamis (5/3).
Ia menilai pemeriksaan tersebut juga perlu menyasar kendaraan nonresmi yang kerap digunakan untuk mengangkut penumpang saat musim mudik. Biasanya ada saja warga yang punya kendaraan pribadi membuka jasa pengantaran bagi mereka yang mau mudik.
“Karena yang sering kita dapati yang menyelenggarakan, menyelenggarakan angkutan publik dengan menggunakan mobil pribadi, atau perusahaan tertentu dipakai untuk mobilisasi, untuk mengangkut masyarakat dengan tingkat frekuensi yang tidak terkontrol dengan baik, dan termasuk kesehatan mobil yang tidak terpantau secara baik,” ujarnya.
Huda mengatakan praktik tersebut berisiko menimbulkan kecelakaan karena kendaraan kerap digunakan berulang kali tanpa pengawasan.
“Peristiwa beberapa tahun yang lalu, ada korban di tol kilometer berapa waktu itu, itu terjadi karena masyarakat menggunakan angkutan ini, dan dia sudah berkali-kali pulang-balik tanpa terpantau oleh kita, akhirnya mengalami kecelakaan. Dan ini perlu kita atasi secara serius,” tutur Huda.
Ia menambahkan Komisi V terus berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum selama periode mudik.
“Kami sedang terus komunikasi untuk memastikan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan pihak kepolisian, untuk memastikan meningkatkan fungsi pengawasan, perdagangan hukum, dan melakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas,” kata Huda.
