Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan tiga jenis bantuan sosial adaptif kebencanaan senilai Rp878,6 miliar kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak Kamis siang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada warga terdampak di tiga provinsi tersebut dengan melibatkan petugas PT Pos Indonesia.
"Sudah dimulai, per Kamis siang ini, pukul 12.00, realisasinya untuk tahap pertama sudah dijangkau sekitar 17 ribu penerima manfaat dari jumlah total sasaran bantuan adaptif," ungkapnya.
Jenis Bantuan untuk Keluarga TerdampakPemerintah menyalurkan dua jenis bantuan utama bagi keluarga terdampak bencana, yaitu Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
Bantuan Isian Hunian diberikan sebesar Rp3 juta kepada setiap keluarga untuk membantu pemenuhan kebutuhan hunian setelah bencana.
Sementara itu, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi disalurkan sebesar Rp5 juta kepada setiap keluarga guna mendukung pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pascabencana.
Berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebanyak 67.886 keluarga tercatat sebagai penerima manfaat bantuan BIH dan BSSE.
Total anggaran yang dialokasikan untuk kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp543,08 miliar.
Bantuan Jaminan Hidup bagi Individu TerdampakSelain bantuan untuk keluarga, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup bagi individu yang terdampak bencana.
Bantuan tersebut diberikan kepada 248.588 individu dengan nominal Rp450 ribu per orang setiap bulan selama tiga bulan.
Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan jaminan hidup mencapai Rp335,5 miliar.
"Mereka sebagian adalah penerima manfaat bantuan sosial reguler, tapi juga ada penerima baru, secara rinci sedang dilakukan pendataan," kata Saifullah.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah serta diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Daerah setempat.
Data penerima bantuan tersebut kemudian disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum proses penyaluran dilakukan.
Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bantuan adaptif kebencanaan dalam bentuk santunan bagi korban meninggal dunia dan korban luka-luka dengan total nilai Rp17 miliar.
Pemerintah juga memberikan dukungan bantuan logistik selama masa tanggap darurat dengan nilai mencapai Rp117 miliar.
"Proses verifikasi ganda data penerima manfaat tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," ujarnya.
