FAJAR, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026).
Musrenbang tersebut dibuka oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham serta sejumlah pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Supratman menjelaskan bahwa RPJMD Kota Makassar 2025-2029 telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
“RPJMD Kota Makassar tahun 2025 sampai dengan 2029 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta rancangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027,” ujarnya.
Ia mengatakan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah.
Menurutnya, substansi pokok-pokok pikiran DPRD berfokus pada berbagai isu strategis pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.
“Di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh fokus tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya. (*/)
