JAKARTA, KOMPAS – Kalangan ulama menghargai ucapan belasungkawa Presiden Prabowo Subianto atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, pemerintah diminta menindaklanjutinya dengan mempertimbangkan untuk menangguhkan atau mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Sejumlah ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam kembali diundang untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Undangan dibagi dalam dua pertemuan. Pertama, untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Achyar, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Selanjutnya, pertemuan digelar untuk para ulama dari berbagai ormas, lembaga, dan pondok pesantren.
Dalam sebulan terakhir, ini merupakan kedua kali para ulama menemui Presiden untuk mendengarkan penjelasan kebijakan politik luar negeri yang diambil pemerintah. Pada Februari lalu, Presiden mengundang para ulama dan menjelaskan kepada mereka perihal alasan keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun pertemuan Kamis ini membicarakan dinamika geopolitik pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia tetap dapat berkontribusi pada perdamaian meskipun tidak berada dalam Dewan Perdamaian. Indonesia bisa memaksimalkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam yang memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong perdamaian dunia.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, sebelum pertemuan mengatakan MUI menghargai ucapan duka cita Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan secara tertulis kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Namun, ungkapan itu harus diikuti evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian saat ini tidak efektif. Amerika Serikat (AS), yang menjadi salah satu penggagas Dewan Perdamaian, justru tidak menunjukkan rekam jejak yang jelas dalam mendukung perdamaian. Tindakan AS yang menyerang Iran menjadi pertimbangan penting untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian.
“Kalau ternyata tidak efektif, opsi keluar dari Dewan Perdamaian bisa dipertimbangkan. Indonesia tetap bisa berperan aktif menghormati kedaulatan negara lain dan mendorong perdamaian, tanpa melibatkan rakyat sipil dalam konflik,” ujar Cholil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Cholil menambahkan, Indonesia tetap dapat berkontribusi pada perdamaian meskipun tidak berada dalam Dewan Perdamaian. Indonesia bisa memaksimalkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong perdamaian dunia.
“Iran mungkin tidak akan berhenti sebelum membalas, sementara Amerika Serikat dan Israel juga akan terus melakukan perlawanan. Peran bebas aktif Indonesia bisa mendorong perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI,” tutur Cholil.
Ketua Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, juga mengapresiasi ucapan belasungkawa Presiden Prabowo. Menurutnya, pernyataan resmi Presiden kepada pemerintah Iran merupakan langkah tepat yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik atau hubungan dengan AS.
“Sebagai negeri muslim terbesar yang menganut Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak bisa menerima tindakan kekerasan yang melanggar hukum internasional, seperti yang dilakukan AS dan Israel terhadap pemerintah sah,” ujar Jimly.
Meski demikian, Jimly menilai ucapan belasungkawa saja tidak cukup. Ia mengusulkan agar Indonesia menangguhkan sebagian keanggotaannya di Dewan Perdamaian hingga dua hal terpenuhi. Pertama, hingga konflik antara AS-Israel dengan Iran mereda. Kedua, hingga ada kepastian jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina. Jika kedua hal itu sudah terwujud, Indonesia dapat aktif lagi dalam keanggotaan Dewan Perdamaian.
“Bukan berarti mundur dari Dewan Perdamaian. Indonesia tetap berada di situ, tetapi sebagian kewajiban dapat ditunda. Ini penting agar Indonesia bisa berperan sebagai jembatan untuk mencegah potensi adu domba di dunia Islam, antara bangsa Arab dan non-Arab, termasuk Turki, Persia, dan Pakistan,” kata Jimly.
Menurutnya, langkah ini memungkinkan Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan posisi bebas aktif dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Sebab, hubungan Indonesia dengan AS saat ini sangat baik setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian serta perjanjian tarif dagang resiprokal.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menekankan perlunya menghentikan kekerasan dan mendorong perdamaian di tengah konflik. Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain berjuang sekuat tenaga agar perang berhenti dan perdamaian segera tercipta.
“Tidak ada alternatif lain. Jika kekerasan terus berlangsung, tidak ada yang selamat. Kekerasan ini harus dihentikan segera dengan cara apa pun yang mungkin,” ujar Yahya.
Terkait ucapan belasungkawa Presiden Prabowo atas wafatnya Khamenei, Yahya menilai langkah itu sudah tepat. NU pun telah menyampaikan belasungkawa. Namun, ia menekankan bahwa upaya simbolis itu harus diikuti dengan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan mewujudkan perdamaian.
Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Perdamaian sebagai instrumen diplomasi untuk mendorong perdamaian. “Apa pun yang sudah ada di tangan kita, mari kita gunakan. Bahkan jika alat yang tersedia terbatas, gunakanlah semaksimal mungkin. Kepentingan untuk perdamaian adalah absolut,” ujar Yahya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Surat belasungkawa resmi ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian diserahkan melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.
“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Ia melanjutkan, surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.
Melalui surat tersebut, Presiden menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.
Teddy menuturkan, pemerintah Indonesia menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan Khamenei, seorang tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan kehidupan masyarakat Iran. Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Iran.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, mengajak seluruh masjid di Indonesia untuk menggelar doa dan membaca qunut nazilah pada salat Jumat besok. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk doa bersama bagi perdamaian di berbagai wilayah dunia Islam yang tengah dilanda konflik.
Kalla mengatakan bahwa momentum bulan suci Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memohon rahmat dan pertolongan Tuhan, terutama bagi negara-negara yang sedang mengalami konflik. Terlebih saat ini, dunia Islam menghadapi berbagai permasalahan dan ketegangan di sejumlah kawasan, khususnya di Iran. Dampak dari konflik tersebut bahkan meluas hingga negara-negara lain seperti Pakistan, Afghanistan, Kuwait, Saudi Arabia, dan juga Palestine.
“Kami mengharapkan seluruh masjid di Indonesia pada salat Jumat besok dapat memanjatkan doa dan membaca qunut nazilah agar konflik-konflik yang terjadi di dunia Islam dapat segera mendapatkan penyelesaian serta menghadirkan kedamaian,” ujar Kalla.
Kalla menambahkan, doa bersama tersebut diharapkan dapat memohon pertolongan Tuhan agar masyarakat di wilayah-wilayah konflik diberikan keselamatan, kekuatan, serta tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Kalla juga berharap umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat Muslim di berbagai belahan dunia.
“Semoga dalam bulan Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan dan dunia Islam, khususnya di Iran, Timur Tengah, dan Palestina, dapat memperoleh kedamaian dari Allah SWT,” kata Kalla.
