Pantau - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Jakarta, Kamis (5/3/2026), untuk memperkuat koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.
Dominggus Mandacan menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Pemerintah provinsi juga berupaya memperkuat disiplin dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Optimalisasi belanja daerah tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua Barat.
Komitmen Penguatan Pengelolaan Keuangan DaerahPemerintah Provinsi Papua Barat menilai dukungan dari Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan.
Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah juga dinilai penting untuk mendorong kemandirian fiskal Papua Barat.
"Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri," ujarnya.
Kemendagri Beri Pendampingan TeknisMenanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ia mengungkapkan Kemendagri akan terus memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah.
Pembinaan tersebut meliputi pendampingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kemendagri juga akan melakukan penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere.
Turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Heatubun.
Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Bondan Santoso.
Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear juga ikut mendampingi.
Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi turut hadir dalam pertemuan tersebut.
