Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga antikorupsi Malaysia menyelidiki dugaan korupsi dan penipuan dalam kesepakatan teknologi bernilai 1,1 miliar ringgit atau sekitar Rp 4,7 triliun antara pemerintah Malaysia dan perusahaan desain chip asal Inggris, Arm Holdings.
Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission, Azam Baki, mengatakan pihaknya tengah menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, serta persoalan tata kelola dalam kesepakatan tersebut.
"Kami akan menyelidiki masalah ini secara adil dan profesional," ujar Azam, dikutip dari Reuters, Kamis (5/3/2026).
Ia mengungkapkan, sejauh ini 12 orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk seorang mantan menteri serta sejumlah pejabat dari kementerian ekonomi dan lembaga investasi pemerintah Malaysia.
Selain kesepakatan dengan Arm, lembaga antikorupsi juga sedang meneliti rencana akuisisi perusahaan konstruksi IJM Corporation Berhad oleh konglomerat lokal Sunway Group. Sebagai informasi, pemerintah Malaysia sebelumnya mengumumkan kesepakatan dengan Arm pada Maret 2025.
- HP Android dan iPhone Bakal Berubah Drastis Gegara Ini
- Laptop MacBook Turun Harga Mulai Rp 10 Jutaan, Baru Rilis
- China Makin Tak Butuh Amerika, Bikin Gebrakan Baru
Dalam perjanjian tersebut, pemerintah akan membayar US$250 juta selama 10 tahun untuk memperoleh desain chip Arm yang nantinya dapat digunakan oleh produsen semikonduktor lokal.
Arm adalah perusahaan desain semikonduktor asal Inggris. Indonesia juga baru menandatangani kesepakatan dengan Arm melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara).
Dalam kerja sama ini, pemerintah akan mengembangkan enam desain chip berbasis intellectual property (IP) yang kepemilikannya berada di tangan Indonesia. Fokusnya mencakup sejumlah sektor strategis.
Enam ini merupakan IP yang bisa dipilih, seperti teknologi otomotif, Internet of Things (IoT), terkait dengan data center, home appliances, kemudian soal futuristic, terutama autonomous vehicle, dan quantum computing.
(dem/dem) Add as a preferred
source on Google
