Prospek Ekonomi RI Ketika Diadang Tekanan Bertubi-tubi

Bisnis.com, JAKARTA –Keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook kredit dari stabil menjadi negatif menambah daftar tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu segera memitigasi risiko penurunan outlook itu supaya tidak menimbulkan efek domino terhadap prospek perekonomian selama setahun ke depan.

Laju ekonomi Indonesia sejak awal tahun memang menghadapi berbagai tekanan baik eksternal maupun internal mulai dari menyempitnya ruang fiskal akibat pelebaran defisit anggaran 2025, gonjang-ganjing di pasar keuangan, tekanan terhadap mata uang rupiah, revisi outlook dari sejumlah lembaga pemeringkat global, hingga kondisi geopolitik global yang terus bergejolak.

Pemerintah maupun bank sentral menyatakan masih mampu mengendalikan berbagai macam tekanan tersebut. Fundamental ekonomi diklaim masih kuat. Lewat sejumlah program yang telah berjalan pada kuartal 1/2026 serta bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, pemerintah juga belum berencana menurunkan ekspektasinya terhadap target pengelolaan fiskal maupun perekonomian pada tahun ini.

"Penyesuaian outlook [Fitch Rating] diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dikutip Jumat (6/3/2026). 

Menurut Perry, kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. 

Dia kemudian menyebut stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Dari sisi sistem pembayaran, digitalisasi yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, lanjutnya, BI memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali. Sementara itu dari segi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia juga dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Perry memperkirakan NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1% PDB. 

Dia menyampaikan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah

“Otoritas moneter juga disebut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.”

Senada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan. 

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026)

Purbaya Yakin Ekonomi Solid

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa prospek perekonomian Indonesia masih  baik. Hal ini tercermin dari mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha usai 

Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager's Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2025.

Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.

Terkait pengelolaan dana investasi di luar APBN, pemerintah memastikan kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan semakin diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru. Investasi strategis yang dikelola Danantara akan tetap berfokus pada perolehan profit yang berkelanjutan dan upaya mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Tata kelola dan operasional Danantara dijanjikan akan terus dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga diharapkan menjadikan instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, serta tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas makrofiskal dalam jangka panjang.

“Ke depan, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus menjadikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan pasar.”

Risiko di Beban Utang

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah tetap perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Josua menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.