Insiden karhutla beberapa tahun terakhir tak terllau besar. Meski begitu, ia menegaskan, mitigasi tetap harus dilakukan.
IDXChannel - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya, operasi modifikasi cuaca (OMC).
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, insiden karhutla beberapa tahun terakhir tak terllau besar. Meski begitu, ia menegaskan, mitigasi tetap harus dilakukan.
“Tujuh tahun kebelakang ini tidak ada kebakaran besar seperti tahun 2019. Tahun 2023 ada El Nino, namun Indonesia bisa mengatasinya,” ucap Suharyanto dikutip Jumat (6/3/2026).
Meski demikian, Suharyanto menyiapkan sejumlah langkah dan strategi penanganan Karhutla pada tahun 2026 ini, seperti merajut sinergi dengan semua pihak di pemerintah pusat, daerah, dunia usaha serta masyarakat.
“Keterpaduan dan sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla,” katanya.
Selain itu, kata dia, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait telah melaksanakan OMC. OMC dilakukan tidak hanya untuk memadamkan api, namun juga untuk mengisi ketersediaan air di embung dan kanal yang berada di sekitar hutan.
“Kami sudah melaksanakan OMC. Ketika masih ada pertumbuhan awan hujan, paling efektif efisien apabila ada kebakaran didatangkan hujan, api bisa padam,” katanya.
Selain OMC, disiapkan juga operasi satuan tugas darat dengan personel dan peralatan yane memadai.
“Jika curah hujan semakin kurang karena masuk musim kemarau, susah didatangkan lagi hujan lewat OMC, ada Satgas Darat sudah bekerja, telah terbentuk Satgas Darat gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Mereka sudah memiliki peralatan,” kata Suharyanto.
“Upaya terakhir jika OMC dan Satgas tidak bisa dilakukan karena api terlanjut besar, kita dukung dengan operasi helikopter water bombing,” lanjutnya.
Sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026, BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca dengan 27 sorti penerbangan dan sebanyak 27 ton bahan semai telah disemai di langit Riau. Sedianya, fokus penanganan Karhutla berada di enam provinsi yang terdapat di pulau Sumatra dan Kalimantan.
“Ada enam provinsi prioritas penanganan Karhutla, sesuai inpres nomor 1 tahun 2020. Sumatra ada Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, sementara itu Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata dia.
“Sampai awal Maret ini baru Provinsi Riau yang meminta bantuan kepada pemerintah pusat, sehingga hari ini Pak Menko Polkam hadir di Riau memimpin langsung,” kata Suharyanto.
(Nur Ichsan Yuniarto)
