JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mendorong dimaksimalkannya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengatasi perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.
Dorongan tersebut disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para ulama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
"Jangan sampai perang ini mengenakan pada rakyat sipil. Kemudian kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," ujar Cholil, Kamis.
Baca juga: Timur Tengah Memanas, Prabowo Ingin AS dengan Iran Bermediasi dan Membuka Diri
Sebaliknya, ia menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah yang semakin memanas.
Apalagi di dalam Board of Peace terdapat Amerika Serikat dan Israel yang notabenenya melancarkan serangan kepada Iran.
"Saya kira soal BoP juga sama, kalau kita minta, ini tidak efektif, ya (Indonesia) keluar saja," ujar Cholil.
Baca juga: Upaya Prabowo Jadi Mediator AS-Iran Disebut Didukung Negara-negara Timur Tengah
Amerika Serikat sebagai pembentuk Board of Peace, nilai Cholil, tidak memberikan contoh keberpihakan terhadap perdamaian.
"Jadi kalau kita kan melihatnya tidak efektif ada di BoP itu karena ternyata penggagasnya juga tidak memberikan semacam gambaran baik track record maupun sekarang yang memihak terhadap perdamaian," ujar Cholil.
Adapun Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyampaikan, bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan salah satu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian.
"Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam," ujar Muhadjir, Kamis.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP juga disebutnya tetap berpegang teguh kepada prinsip politik bebas-aktif dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel," ujar Muhadjir.
Baca juga: Jimly Usul RI Tunda Kewajiban BoP hingga Iran Aman dan Israel Akui Palestina
Di samping itu, sikap Prabowo untuk bergabung Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga bukan keputusan yang tergesa-gesa.
Sebelum memutuskan bergabung BoP, Muhadjir mengungkap bahwa Prabowo telah berdiskusi panjang dengan negara-negara Teluk.
Baca juga: Iran Sebut Khamenei Haramkan Senjata Nuklir Sebelum Tewas oleh AS-Israel
Oleh karena itu, Indonesia akan terus berupaya menciptakan perdamaian bagi Palestina apapun konsekuensinya.
"Apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun apa Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin (BoP), di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita," kata Muhadjir.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
