JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko meminta pemerintah memitigasi potensi kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu dan baru bereaksi saat kemarau panjang berdampak kepada masyarakat.
"Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal," ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: BMKG Sebut Musim Kemarau Mulai April 2026, Wilayah Provinsi Ini Bakal Lebih Kering
Potensi risiko dari kemarau panjang yang harus dimitigasi pemerintah adalah kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian.
Ia meminta laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi rujukan bagi kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi.
Sebagai langkah mitigasi, ia mendorong perluasan reboisasi dan membangun waduk sebanyak mungkin untuk menampung air hujan.
Selain itu, ia mendorong diperbanyaknya pembangunan sumur resapan di kawasan hunian, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. Tujuannya agar air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah.
"Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat," ujar Sudjatmiko.
Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau 2026 Terjadi pada Bulan Agustus
Di samping itu, pemerintah didorong memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
"Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat. Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal," Sudjatmiko.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal di banyak wilayah dan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal.
Tak hanya itu, sebagian besar daerah juga diperkirakan mengalami kemarau yang lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
BMKG mencatat, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026.
Baca juga: BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Dimulai pada April
Sebanyak 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari total 699 zona musim diperkirakan sudah memasuki kemarau pada April 2026.
Kemudian pada Mei 2026, sebanyak 184 zona musim atau 26,3 persen wilayah akan menyusul masuk musim kemarau.
Sementara pada Juni 2026, sebanyak 163 zona musim atau 23,3 persen wilayah diprediksi mulai mengalami kemarau.
Baca juga: BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau
Untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalaminya pada Agustus 2026. Tercatat 429 zona musim atau sekitar 61,4 persen wilayah akan mencapai puncak kemarau pada bulan tersebut.
Selain itu, sebanyak 400 zona musim atau 57,2 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau dengan durasi lebih lama dibandingkan normal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
