Lebih dari Energi, Danantara Bidik Proyek WtE Jadi Solusi Berkelanjutan

Upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah nasional mulai memasuki babak baru. Melalui keterlibatan aktif Danantara Indonesia, proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WtE) dikawal sejak tahap perencanaan hingga pengoperasian jangka panjang agar tidak berhenti di tengah jalan.

Director of Investments Danantara Investment Management, Fadli Rahman, mengatakan Danantara tidak hanya masuk pada fase pembangunan, tetapi juga akan terus mendampingi untuk memastikan proyek WtE berjalan berkelanjutan hingga puluhan tahun ke depan.

“Seterusnya sampai selesai 30 tahun ke depan,” ujar Fadli memastikan pendampingan proyek WtE oleh Dantara tak hanya sampai tahap pengoperasian saja, kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (26/2).

Fadli mengatakan, Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 150–170 ribu ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 61 persen masih belum terkelola dengan baik dan berakhir di tempat pembuangan terbuka, sungai, atau lingkungan sekitar.

Kondisi ini menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang semakin besar, terutama di kota-kota dengan timbulan sampah tinggi.

Di tengah situasi tersebut, proyek WtE dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Namun, Fadli menekankan, WtE tidak bisa diposisikan sebagai solusi tunggal. Kapasitasnya secara nasional diperkirakan hanya mampu menangani sekitar 30 persen dari total timbulan sampah Indonesia.

“Jadi WTE ini cuma bisa mengelola sampah mungkin 30% Indonesia. Nggak bisa jadi solusi secara keseluruhan. Yang lain tuh masih banyak peluang untuk bisa kita lakukan pengelolaan yang lain seperti recycling, pemilahan berbasis kelurahan, dan lain sebagainya. Jadi semua ini harus jalan baru kita bisa mengelola sampah secara 100%,” jelas dia.

Meski demikian, pemerintah dan Danantara menilai WtE tetap krusial sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu, terutama untuk mengatasi krisis sampah di kota-kota besar. Karena itu, proyek ini dirancang dengan pendekatan baru agar benar-benar dapat berjalan secara ekonomi.

Salah satu perubahan mendasar adalah penetapan tarif listrik dari pembangkit WtE sebesar sekitar 20 sen dolar AS per kWh. Skema ini dinilai lebih realistis dibanding kebijakan sebelumnya yang menetapkan tarif sekitar 13 sen dolar AS, yang membuat banyak proyek tidak berjalan.

“Saya rasa kenapa pemerintah memutuskan di angka 20 sen itu supaya proyek ini bisa ekonomis. Tapi apakah orang [berpikir] "oh itu kemahalan", ya kalau kayak gitu 13 sen kenapa nggak ada yang jalan waktu itu, ya kan? Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan kenapa Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan memutuskan di 20 sen? Ya karena memang untuk memastikan ini berjalan,” terang Fadli.

Dengan skema baru tersebut, proyek WtE tidak lagi bergantung pada tipping fee dari APBD daerah. Sumber pendapatan utama hanya berasal dari penjualan listrik ke PLN, sehingga risiko fiskal pemerintah daerah dapat ditekan dan kepastian usaha bagi investor meningkat.

Dari sisi investasi, proyek WtE juga dirancang untuk menarik pendanaan global. Untuk setiap lokasi, nilai investasi diperkirakan mencapai 150–170 juta dolar AS. Jika seluruh 33 lokasi yang direncanakan terealisasi, total investasi dapat mencapai sekitar 5 miliar dolar AS atau setara hampir Rp 90 triliun.

“Proyek ini sebenarnya masif buat foreign direct investment. Selain itu ini teknologi (WtE) belum ada di Indonesia. Jadi transfer teknologinya juga masif,” kata Fadli.

Mayoritas pendanaan berasal dari investor asing, sementara Danantara mengambil porsi kepemilikan sekitar 30 persen di setiap perusahaan proyek khusus (SPV). Skema ini, menurut Fadli, tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka ruang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM lokal.

“Orang lokal yang di-train (latih). Pemerintah daerah di sana akan di-train juga, dibawa ke China atau ke Jepang atau ke Eropa untuk belajar ini caranya gimana,” ujarnya.

Fadli juga menegaskan WtE yang dikembangkan bukan sekadar proyek pembangkit listrik berbasis pembakaran sampah. Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Ini bukan proyek membakar sampah menjadi listrik. Ini adalah proyek manajemen sampah yang menjadi katalis transformasi pengelolaan sampah di daerah,” kata Fadli.

Dari sisi lingkungan, teknologi yang digunakan diklaim telah memenuhi standar ketat. Fasilitas WtE akan menggunakan clean incinerator dengan sistem pengendalian polusi udara.

Residu hasil pembakaran juga dikelola secara terpisah, mulai dari fly ash yang tergolong limbah B3 hingga bottom ash yang masih bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan.

Fadli menambahkan, fasilitas WtE ke depan juga tidak diposisikan sebagai kawasan tertutup. Beberapa lokasi justru dirancang menjadi ruang publik dan pusat edukasi.

“Justru intensinya adalah jadi public area. Yang di Bekasi itu kita desain supaya nanti orang bisa jalan di sekitarnya, jadi kayak ada ecopark, ada kafe di atasnya, ada learning center-nya melihat proses di dalam,” ujarnya

Untuk tahap awal, Bali dan Bekasi menjadi prioritas percepatan. Kedua daerah tersebut diproyeksikan menjadi etalase nasional pengelolaan sampah berbasis energi.

“Pak Presiden kemarin sangat concern dengan Bali. Jadi Bali merupakan prioritas utama, ya sama-sama penting semuanya dan harus berjalan bareng-bareng tapi kalau ditanya ya yang harus paling cepat jadi adalah di Bali. Bali dan Bekasi,” pungkas Fadli.

Melalui kombinasi investasi jangka panjang, transfer teknologi, serta pelibatan pemerintah daerah dan SDM lokal, Danantara menempatkan WtE sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.