Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Bencana Sumatera, Tito Karnavian, meninjau hunian sementara bagi para pengungsi di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (6/3). Lokasi hunian tersebut berada tidak jauh dari Kantor Bupati Pidie Jaya.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan para pengungsi tinggal secara layak di huntara serta bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik. Dalam kesempatan ini, Tito menjelaskan para pengungsi yang tinggal di tenda sudah berkurang dari sekitar 11 ribu pada pekan lalu menjadi sekitar 6 ribu pengungsi. Pemerintah menargetkan sebelum Idulfitri para pengungsi di lokasi bencana sudah direlokasi ke huntara.
"Target kami dengan BNPB kemarin, semua akan di huntara. Untuk masalah makanannya, nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB, setelah itu akan menggunakan uang jadup dari Kemensos," jelas Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).
Dalam kunjungan ini, Gus Ipul bersama Tito dan rombongan meninjau langsung sarana dan prasarana huntara milik BNPB dan Kementerian PU, mulai dari unit hunian, dapur umum, hingga fasilitas toilet. Mereka juga berinteraksi dengan para penghuni huntara dan mendengarkan langsung masukan dari warga terkait kondisi tempat tinggal sementara mereka.
Gus Ipul menjelaskan penanganan bencana dilakukan melalui dua tahap, yakni masa kedaruratan dan pascakedaruratan. Pada masa kedaruratan, pemerintah memprioritaskan penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan huntara sebelum para pengungsi dapat menempati hunian tetap.
Menurutnya, skala bencana yang besar membuat penanganannya melibatkan banyak instansi. Tidak hanya BNPB, penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam pelaksanaannya, mungkin kalau ada kurang-kurang, mohon dimaklumi. Bahkan standarnya bisa jadi berbeda. Karena ingin memberikan yang terbaik secepatnya untuk para pengungsi. Istilahnya Pak Mendagri, daripada di pengungsian, lebih baik pergi huntara," jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan, selama masyarakat tinggal di huntara, pemerintah akan terus memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta menindaklanjuti keluhan warga.
Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan bagi setiap keluarga yang menempati huntara maupun hunian tetap.
"Ada bantuan isian rumah satu keluarga, indeksnya secara nasional itu Rp3 juta. Jadi setiap keluarga yang masuk ke huntara atau huntap dibantu dengan isian rumah. Dalam rangka pembantu pemulihan ekonomi, di awal-awal untuk memulai hidup baru, maka dibantu stimulan sosial ekonomi (sebesar) Rp5 juta per keluarga," jelas Gus Ipul.
Sementara selama tinggal di huntara, warga juga menerima bantuan jaminan hidup (jadup) untuk sebesar Rp450 ribu per orang selama tiga bulan.
Gus Ipul menekankan salah satu aspek paling krusial dalam penanganan bencana adalah keakuratan data penerima bantuan. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses pendataan.
"Data ini yang mempunyai tanggung jawab sesungguhnya adalah bupati atau wali kota karena paling mengerti daerahnya," kata dia.
Adapun data tersebut kemudian diverifikasi bersama BNPB. Untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas, proses pendataan juga diperkuat dengan pengawasan dari kepolisian dan kejaksaan.
Setelah diverifikasi, data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah. Mensos menegaskan bahwa bantuan tidak hanya harus cepat sampai, tetapi juga tepat sasaran serta tapi juga prudensial.
"Sehingga semuanya seperti arahan Presiden Prabowo Subianto, bantuan cepat sampai tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut mendampingi Gus Ipul dan Tito pada kesempatan tersebut, yakni Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
(anl/ega)
