Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita ditanamkan dengan satu semboyan: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari segi bahasa dan makna, semboyan ini terdengar luar biasa indah. Seolah-olah negara ini adalah rumah paling toleran bagi siapa saja. Namun jika kita telah melihat ke sekeliling, realitanya justru sebaliknya. Kita adalah masyarakat yang sangat mudah gagap, panik, dan marah saat dihadapkan pada perbedaan.
Kita mencoba melihat dari isu yang jangkauannya global namun ributnya terasa sampai ke warung kopi. Akhir-akhir ini ketegangan antara Iran dengan koalisi AS dan Israel sedang memanas. Sebagian masyarakat kita, khususnya kaum muslim, tentu bersorak melihat ada negara yang berani menghajar habis-habisan pangkalan militer yang terafiliasi dengan Israel. Namun, dukungan ini tidak terjadi secara solid. Publik kita malah sibuk perang saudara di media sosial.
Mereka yang mendukung Iran dituduh FOMO, dianggap cuma ikut-ikutan karena baru kali ini ada momen serangan sebesar itu. Di sisi lain, isu ini ditarik ke dalam jurang fanatisme golongan yang sangat dalam. Perdebatan Sunni dan Syiah kembali dibangkitkan. Mereka yang mendukung perlawanan terhadap penindasan malah dicaci maki oleh kelompok fanatik hanya karena perbedaan aliran. Perangnya ada di Timur Tengah, tapi luka dan perpecahannya justru dirawat subur di sini.
Ironisnya, selama bertahun-tahun narasi melawan penindasan dan membela kebebasan selalu digemakan dengan sangat lantang di negara kita. Namun, giliran ada tindakan nyata yang secara militer menargetkan pusat kekuatan penindas tersebut, solidaritas itu seketika runtuh hanya karena perbedaan mazhab. Rasa kemanusiaan dan tujuan bersama seolah batal di mata kelompok fanatik jika label pihak yang melawan tidak sama persis dengan kelompok mayoritas. Ini adalah bukti bahwa simpati sebagian masyarakat kita ternyata bersyarat dan sangat rapuh ketika dihadapkan pada perbedaan teologis.
Konflik luar negeri ini pada akhirnya cuma dijadikan bahan bakar baru untuk mengobarkan kebencian yang sudah lama mengendap. Mereka tidak lagi membahas peta geopolitik atau dampak kemanusiaannya, melainkan berubah menjadi ajang penghakiman. Seseorang yang sekadar mengapresiasi langkah strategis Iran dalam menekan AS-Israel bisa seketika dicap sesat, dituduh sebagai agen aliran tertentu, hingga dikafirkan oleh bangsanya sendiri. Phobia terhadap perbedaan ini begitu parah, sampai-sampai kita lebih suka saling memangsa dengan caci maki daripada mau mengakui bahwa pihak yang tidak sepaham dengan kita pun bisa melakukan satu tindakan yang benar.
Belum selesai urusan geopolitik, kita selalu dihadapkan pada rutinitas drama tahunan: penentuan awal bulan Ramadan atau Syawal. Ini adalah tradisi yang sangat melekat dari masyarakat kita. Metodologi rukyat dan hisab sama-sama diakui dan memiliki landasan ilmiah serta teologis yang kuat. Sayangnya, saat turun ke akar rumput, perbedaan metode ini dibenturkan habis-habisan oleh rasa fanatisme ormas. Saling hujat dan sindir terjadi nyaris setiap tahun, seolah merayakan perbedaan hari puasa adalah sebuah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan.
Namun, perdebatan tajam ini jarang sekali menyentuh esensi keilmuan astronomi atau kedalaman pemahaman agama. Kebanyakan orang awam sekadar membebek pada keputusan organisasi masyarakat tempat mereka bernaung, lalu menjadikan keputusan tersebut sebagai alat untuk merasa paling benar. Ruang meja makan keluarga hingga kolom komentar perlahan berubah menjadi adu validasi ibadah. Mereka yang memulai puasa atau lebaran lebih dulu sering kali dilabeli tidak taat pada pemerintah, sementara yang belakangan malah disindir sebagai kelompok yang kaku.
Fenomena ini menjadi cerminan nyata betapa sempitnya ruang toleransi di kepala sebagian besar masyarakat kita. Padahal, berbedanya penentuan tanggal ini bukanlah hal baru dan sangat wajar terjadi akibat letak geografis maupun perbedaan interpretasi dalil. Namun, alih-alih memakluminya sebagai kekayaan pemikiran, kita justru menjadikannya kompetisi tahunan untuk mencari siapa yang paling salah. Meributkan hal yang sama berulang kali selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kedewasaan kita dalam menerima perbedaan ternyata masih jalan di tempat, tidak pernah benar-benar siap untuk sekadar berbeda hari.
Kepanikan kita terhadap perbedaan pandangan ini juga merembet ke isu sosial dan kriminal. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kasus pembacokan seorang mahasiswi di UIN Suska Riau. Alih-alih masyarakat bersatu mengutuk tindakan kejahatannya, mengawal hukum, dan berempati pada korban, pembahasan publik malah berubah menjadi perang gender.
Pihak satu merasa gendernya selalu direndahkan lalu menyalahkan pihak seberang. Pihak lainnya merasa selalu dirugikan dan balik menyerang. Substansi kasus kriminalnya menguap begitu saja, masyarakat lebih tertarik untuk saling serang demi mempertahankan ego gendernya masing-masing.
Memang betul ada pepatah yang mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Dalam kasus di UIN Suska Riau ini, motif sakit hati karena merasa digantung atau dipermainkan perasaannya menjadi pemicu utama. Kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa fenomena seseorang yang gemar memainkan perasaan lawan jenisnya adalah cerita lama yang sudah sangat lumrah kita dengar di lingkungan mana pun. Secara moral dan etika hubungan, tindakan memberi harapan palsu atau sengaja memanipulasi emosi orang lain jelas sebuah kesalahan yang bisa memicu kekecewaan yang sangat mendalam.
Namun, sebesar apa pun kekecewaan tersebut, tidak ada satu pun alasan logis yang bisa membenarkan tindakan kekerasan fisik, apalagi sampai melakukan pembacokan. Jika kita mau bersikap adil dan melepaskan kacamata bias gender, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama memiliki porsi kesalahan dalam konteks yang berbeda. Pelaku jelas bersalah secara hukum dan moral karena merespons luka hatinya dengan tindak kriminal yang brutal, sementara korban juga keliru karena menyepelekan dampak dari mempermainkan perasaan orang lain. Sayangnya, kematangan berpikir untuk melihat masalah secara objektif dan adil seperti ini hilang tertelan oleh hasrat masyarakat yang lebih suka memenangkan kubu gendernya sendiri.
Rangkaian peristiwa ini menegaskan satu hal bahwa mayoritas dari kita masih suka membangun tembok tebal untuk mengisolasi minoritas. Jika ada 10 orang berkumpul dan satu di antaranya punya pandangan atau pilihan yang berbeda, si satu orang ini akan langsung diasingkan seolah ia bukan bagian dari kelompok tersebut.
Fenomena ini tidak hanya ada di dunia maya atau di kota-kota besar. Di lingkungan pedesaan yang selama ini diromantisasi sebagai tempat yang tenang dan penuh kekeluargaan, penolakan terhadap perbedaan justru sering kali terasa sangat kejam.
Coba bayangkan jika di sebuah desa ada satu keluarga yang karena keyakinannya memilih untuk tidak mengadakan atau mengikuti tradisi tahlilan. Atau, ada seorang warga yang menolak mematuhi instruksi kepala desa karena ia berpikir kritis bahwa keputusan tersebut secara jangka panjang akan merusak lingkungan desanya. Meski niatnya baik dan masuk akal, orang yang kakinya berani melangkah beda ini akan langsung dicap sebagai pembangkang atau orang asing, padahal ia lahir dan besar di desa tersebut.
Kebebasan berbeda pendapat ini semakin mati ketika kita masuk ke dunia kerja atau birokrasi. Memiliki pandangan yang berbeda dengan atasan sering kali dianggap sebagai bentuk perlawanan, bukan masukan. Tidak heran jika ancaman sanksi hingga mutasi menjadi alat bungkam yang ampuh. Sampai-sampai, guyonan sarkas seperti "salah pilih bupati berujung mutasi" menjadi rahasia umum yang diwajarkan oleh masyarakat kita.
Kesimpulannya, kita harus berani mengakui bahwa negara ini mungkin gagal membentuk moralitas warganya dalam menyikapi perbedaan. Kita alergi dengan sesuatu yang tidak seragam. Kita menganggap opini yang berbeda sebagai serangan pribadi. Selama kita masih merawat ego dan fanatisme buta, Bhinneka Tunggal Ika akan selamanya cuma sekadar tulisan di pita burung garuda, bukan cerminan hati masyarakatnya.
