Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketuanya dalam rangka mempercepat realisasi transisi ke energi bersih. Pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan elektrifikasi kendaraan masuk cakupan implementasi Satgas tersebut.
Menyusul langkah awal satgas ini, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengusulkan tiga kebijakan.
Lembaga think tank yang fokus pada transisi energi ini mengusulkan adanya insentif yang jelas dan konsisten untuk energi terbarukan. Insentif perlu dibarengi dengan disinsentif untuk penggunaan batu bara.
“Insentif sebagai bagian dari kebijakan yang kredibel merupakan kunci pembiayaan dan investasi energi terbarukan. Hal tersebut diperlukan di tengah ruang fiskal yang sempit,” kata Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mutasya, dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (6/3).
Percepatan transisi energi juga semakin relevan seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global. Konflik geopolitik ini rentan menggoyahkan ketahanan energi Indonesia.
Pemberian insentif harapannya mendorong ruang investasi, salah satunya untuk pengembangan PLTS. Ini menyusul investasi Rp 23,66 triliun yang telah diterima Danantara untuk membangun pabrik pendukung PLTS berkapasitas 50 GW.
Ketika rampung digarap tahun ini, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan peran pabrik tersebut untuk mempercepat pembangunan PLTS-PLTS di sejumlah desa. Khususnya, desa yang telah memiliki jaringan distribusi listrik.
Di samping dana dari insentif, Indonesia juga masih memiliki potensi sumber pendanaan tambahan dari pungutan bea keluar batu bara. Kebijakan ini mestinya berlaku mulai Januari 2026, namun pelaksanaannya masih tertunda.
Analisis SUSTAIN menunjukkan, pungutan bea keluar batu bara berpotensi menghasilkan Rp 675 triliun dalam sepuluh tahun periode RUPTL 2025-2034.
Jika dengan skenario paling konservatif, selama sisa empat tahun pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 360 triliun. Berdasarkan estimasi pemerintah, program 100 GW PLTS membutuhkan US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun. Artinya, biaya pembangunan PLTS skala desa berkapasitas 1 MW membutuhkan sekitar Rp 20 miliar.
Dengan memanfaatkan biaya tambahan dari pungutan bea keluar batu bara selama sisa masa pemerintahan, ribuan desa dapat teraliri listrik terbarukan.
“Pendapatan tersebut dapat membiayai instalasi tenaga surya di sekitar 18.000 desa, mencakup lebih dari 20% seluruh desa di Indonesia,” ujar Tata.
Pengembangan Industri Rantai Pasok Energi TerbarukanSelain soal insentif, kebijakan lain yang diusulkan adalah pengembangan industri manufaktur dalam rantai pasok energi terbarukan. Khususnya panel surya dan baterai.
“Perlu dilakukan lokalisasi produksi di Indonesia yang akan menciptakan lapangan kerja hijau. Untuk itu, diperlukan insentif dan kepastian pasar bagi pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri,” ucap Tata.
Kebijakan ketiga, mengaitkan percepatan transisi energi dengan agenda ekonomi, termasuk di daerah. Selain itu, pengembangan energi terbarukan termasuk industri rantai pasoknya harus mampu menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan satgas ini juga bertujuan untuk mengurangi subsidi energi listrik. Dengan begitu, dukungan finansial bisa dialihkan ke percepatan penggunaan kendaraan berbahan bakar non-fosil.
Satgas mendapat mandat untuk mengoptimalisasi konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik secara bertahap. Dari total 120 juta sepeda motor konvensional, target elektrifikasi diperkirakan tuntas pada 3-4 tahun mendatang.
