CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut didampingi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi. Agenda ini menjadi bagian dari pemantauan kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius melalui program penataan permukiman perkotaan.
Dalam kunjungan tersebut, Munafri dan Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada tidak jauh dari kawasan Pasar Tradisional Pannampu.
Keduanya melihat kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta lingkungan yang dihuni masyarakat dengan tingkat kepadatan tinggi.
Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain, memperlihatkan berbagai tantangan dalam penataan kawasan. Persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian menjadi perhatian utama dalam upaya penataan permukiman di wilayah tersebut.
Selain meninjau kondisi fisik kawasan, rombongan juga berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di area tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, yang turut mendampingi kegiatan itu menjelaskan Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.
Ia menilai pembangunan hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Melalui konsep tersebut, kawasan permukiman di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat tertata lebih baik sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga.
Pemkot juga berharap adanya sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.
“Kunjungan lapangan ini, kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” harapnya.
Sementara berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga.
Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak pada kepadatan permukiman, khususnya di kawasan sekitar Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan Pemkot Makassar, masih terdapat puluhan rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Secara rinci, jumlah bangunan RTLH tercatat sebanyak 117 unit rumah.
Sementara jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni mencapai 154 KK dengan total penghuni sekitar 575 jiwa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tallo.
Sebagai bagian dari penanganan kawasan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalokasikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400 juta.
Untuk tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain perbaikan rumah warga, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut.
Program ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta sistem drainase yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih sehat, tertata, dan layak bagi masyarakat.
