jpnn.com - Sejumlah tokoh lintas agama dan intelektual yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bereaksi keras atas meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Mereka mengirimkan pesan kebangsaan kepada Presiden dan DPR RI untuk segera mengambil sikap tegas.
BACA JUGA: Di Depan Ulama, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Siap Keluar dari BoP, Jika...
Para tokoh ini mendesak pemerintah kembali ke khitah konstitusi dengan memperjuangkan perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Sederet nama besar berada di balik gerakan ini, mulai dari istri mendiang Gus Dur Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, cendekiawan muslim M. Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), hingga tokoh Katolik Ignatius Suharyo dan budayawan Slamet Rahardjo.
BACA JUGA: Kasus Nabilah OBrien Korban Pencurian Tersangka di Bareskrim Menyita Perhatian DPR
Selain itu, turut tergabung dalamnya Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Komaruddin Hidayat, Franz Magnis-Suseno, Alissa Q. Wahid, hingga mantan pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif.
Dalam pernyataannya, GNB mengingatkan bahwa Indonesia didirikan untuk berkontribusi pada tatanan dunia yang adil dan damai sesuai Pembukaan UUD 1945.
BACA JUGA: Ketum PBNU Masih Berharap pada BoP Setelah AS-Israel Serang Iran
"Konstitusi kita tegas menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan," tulis pernyataan yang diterima JPNN.com, Jumat (6/3).
Kekhawatiran para tokoh ini memuncak menyusul pecahnya konflik bersenjata pada 28 Februari 2028. Kala itu, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menyerang Iran di tengah negosiasi nuklir.
Serangan tersebut memakan korban jiwa warga sipil dan merusak infrastruktur publik. Iran kemudian membalas dengan menggempur pangkalan militer AS di kawasan Teluk dan Israel.
GNB menilai eskalasi ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu perang dunia. Apalagi, serangan terhadap Iran dilakukan saat umat Islam sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan.
"Tindakan tersebut bertentangan dengan upaya perdamaian internasional dan melukai sensitivitas umat Muslim dunia," tegas mereka.
Selain soal konflik, GNB juga menyoroti langkah pemerintah yang dinilai mulai melenceng dari mekanisme multilateral seperti PBB.
Mereka mendesak Presiden RI untuk menarik keikutsertaan Indonesia dari Board of Peace (BoP). Tak hanya itu, mereka meminta rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, dibatalkan.
"Presiden harus tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat peran PBB," lanjut poin dalam pesan tersebut.
Terakhir, para tokoh ini mewanti-wanti pemerintah agar tidak melupakan Pasal 11 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian internasional wajib mendapatkan persetujuan dari DPR RI.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
