REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di suatu sudut Timur Tengah yang sudah lama membara, ketegangan antara Amerika Serikat, yang berdiri kokoh di belakang Israel, dan Iran kembali merayap naik ke titik yang mengkhawatirkan. Program nuklir, proxy wars, retorika ancaman yang dilempar dari podium ke podium, semuanya membentuk sebuah lanskap geopolitik yang mudah tersulut oleh satu percikan saja.
Di tengah kebisingan itu, dari Jakarta terdengar sebuah tawaran yang pelan namun jelas: Indonesia bersedia menjadi jembatan.
- Insentif Kendaraan Listrik Dikaji, Purbaya Hitung Defisit saat Bahlil Dorong Konversi Motor
- Tebarkan Rahmat, Pelihara Sikap Tawaduk
- 4 Terdakwa Kasus Penghasutan Demo Agustus 2025 Divonis Bebas
Langkah itu bukan tanpa akar. Indonesia telah lama membangun reputasinya sebagai negara yang tidak suka memilih kubu, bukan karena tidak punya pendirian, melainkan karena pendirian itulah yang membuatnya memilih untuk tidak memilih. Prinsip bebas aktif, yang sudah menjadi tulang punggung politik luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan, bukan sekadar doktrin usang yang tertulis di buku teks diplomasi. Ia adalah kompas yang terus digunakan Jakarta untuk menavigasi labirin kepentingan global yang semakin rumit.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Dalam perspektif hubungan internasional, posisi semacam ini memiliki nilai yang sering kali diremehkan. Ketika kekuatan-kekuatan besar saling mengunci dalam persaingan yang kaku, negara yang tidak terikat dalam aliansi militer besar justru memiliki ruang gerak yang lebih luwes. Mereka bisa berbicara kepada semua pihak tanpa dicurigai membawa agenda tersembunyi. Dan dalam diplomasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.
Indonesia, dengan populasinya yang besar, ekonominya yang terus tumbuh, dan identitasnya sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kombinasi modal yang tidak dimiliki banyak negara lain. Di hadapan Teheran, Jakarta bisa berbicara sebagai sesama negara berkembang yang memahami tekanan dari negara-negara Barat. Di hadapan Washington, Indonesia adalah mitra ekonomi yang signifikan dan suara moderat yang diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik.
Namun menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik sebesar ini bukan tanpa risiko. Ketegangan antara AS-Israel dan Iran bukan sekadar perselisihan bilateral yang bisa diselesaikan di meja makan. Ia adalah simpul dari berbagai lapisan kepentingan, program nuklir Iran yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kecemasan Barat, ambisi geopolitik regional yang saling bertabrakan, serta luka-luka sejarah yang tidak mudah diobati dengan satu pertemuan diplomatik.
Para pakar hubungan internasional sudah lama mengingatkan bahwa diplomasi tidak selalu menghasilkan perubahan dalam jangka pendek. Sering kali, ia bekerja perlahan, membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, menjaga agar saluran komunikasi tidak sepenuhnya tertutup, dan menciptakan kondisi di mana dialog besar di masa depan menjadi mungkin. Dalam logika itu, tawaran Indonesia tidak perlu dinilai semata-mata dari apakah ia langsung berhasil atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah ia membuka ruang, sekecil apa pun, untuk percakapan yang lebih dingin.
Dan di situlah relevansi Indonesia. Sebagai negara yang tidak memiliki kepentingan strategis langsung dalam konflik tersebut, Jakarta menawarkan sesuatu yang langka: netralitas yang dipercaya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, aktivisme diplomasi Indonesia terlihat semakin menggeliat. Dalam beberapa waktu terakhir, Jakarta memperluas keterlibatannya dalam berbagai isu internasional, dari diplomasi kemanusiaan hingga kontribusi dalam misi penjaga perdamaian dunia.
