REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Langkah ini diambil guna meningkatkan likuiditas di sistem keuangan, menurut pernyataan Purbaya di Jakarta, Jumat.
Kebijakan ini serupa dengan injeksi dana Rp200 triliun sebelumnya ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun skema baru ini dirancang lebih fleksibel dengan sifat dana jangka pendek.
“Mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” ujar Purbaya. Pada penempatan dana sebelumnya, skema berupa deposit oncall dengan tenor enam bulan digunakan.
Perbedaan utama dalam skema baru ini adalah sumber dana yang akan berasal dari belanja pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap, bukan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) seperti sebelumnya. “Kalau nanti mau kita belanjakan bisa langsung keluar. Tapi, sebelum dipakai, setidaknya bisa membantu sistem perekonomian,” tambah Purbaya.
Menkeu belum memastikan kapan penempatan dana ini akan dilaksanakan dan masih meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, untuk mengkaji rencana ini. Sebelumnya, masa penempatan dana Rp200 triliun di perbankan diperpanjang hingga September 2026.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pada penempatan dana sebesar Rp276 triliun sebelumnya, yang bersumber dari SAL, dana tersebut ditempatkan di lima bank anggota Himbara dan satu bank pembangunan daerah (BPD), antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, serta Bank DKI.
