Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
- Mengapa semakin banyak lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di sektor informal?
- Bagaimana upaya pekerja mengamankan pekerjaannya?
- Mengapa ijazah tidak lagi jadi jaminan bagi lulusan sarjana untuk mendapatkan pekerjaan?
- Bagaimana cara pekerja muda mendapatkan pekerjaan idaman?
Selama 2017-2024, jumlah pekerja lulusan perguruan tinggi di sektor informal meningkat sebanyak 72,6 persen dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain. Pada 2017 terdapat 2 juta pekerja informal lulusan perguruan tinggi, sedangkan 2024 naik menjadi 3,5 juta.
Maraknya perusahaan yang beralih ke sistem perekrutan kontrak jangka pendek diduga kuat menjadi penyebabnya. Hal ini terlihat dari job tenure atau rata-rata masa kerja seorang karyawan lulusan pendidikan tinggi yang turun 0,3 tahun selama 2010-2025 menurut BPS.
Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2017 dan 2024 di Indonesia kemudian menunjukkan tersendatnya pertumbuhan jumlah pekerja formal. Selama periode itu, jumlah pekerja formal tumbuh 16,6 persen, dari 52,4 juta orang menjadi 61,1 juta orang.
Angka tersebut masih kalah dengan pertumbuhan jumlah pekerja informal. Jumlah pekerja informal tahun 2017 sebanyak 68,6 juta orang, pada 2024 naik 21,7 persen menjadi 83,5 juta orang. Ada indikasi, lulusan pendidikan tinggi banyak menyeberang ke sektor ini.
Sejumlah pekerja melakukan job hopping alias fenomena berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain demi mendapatkan pekerjaan tetap yang menjamin rasa aman. Keamanan kerja (job security) menjadi isu di tengah badai PHK.
Diki (30), salah satu pekerja, sampai harus berpindah kerja sebanyak lima kali dalam empat tahun terakhir demi menjadi karyawan tetap. Pengalaman terimbas PHK pada 2022 membuatnya trauma bekerja dengan status kontrak.
Sementara itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan juga mendorong para pekerja bertahan di tempat kerja kendati situasinya tidak ideal. Mereka menjalani fenomena job hugging ini dengan gaji yang stagnan hingga jenjang karier yang tidak pasti ketimbang mencari pekerjaan baru.
Menurut dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, job hopping dan job hugging dilakukan oleh pekerja semata-mata untuk bertahan hidup. Fenomena ini tidak akan terjadi apabila dunia kerja di Indonesia baik-baik saja.
Berbeda dengan pekerjaan utamanya, lulusan pendidikan tinggi memiliki pekerjaan sampingan yang tidak terkait dengan ijazahnya. Hal ini terlihat dari data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2025 yang diolah Tim Jurnalisme Data Harian Kompas.
Sebesar 50,1 persen pekerja lulusan D3 ke atas memiliki pekerjaan utama sebagai tenaga profesional. Sementara dalam konteks pekerjaan sampingan, sebesar 59,7 persen pekerja lulusan D-3 ke atas bekerja di sektor penjualan dan jasa.
Gambaran ini terlihat dari Ayun (45) yang merupakan lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris dengan pekerjaan utama sebagai guru swasta di Jakarta Utara. Demi menambah penghasilan keluarga dan membayar cicilan rumah, dia membuka usaha angkringan untuk menambah penghasilan.
Menjadi pekerja lepas (freelancer) menjadi jalan ninja pekerja muda yang didominasi kalangan gen Z untuk mendapatkan pekerjaan idaman. Meski tidak menjanjikan jenjang karier, pekerjaan lepas menjadi ajang untuk memperkaya portofolio sebanyak mungkin.
Tim Jurnalisme Data Harian Kompas melakukan ekstraksi data halaman web (web scrapping) di laman Sribu.com akhir Januari 2026 untuk mengetahui jenis jasa apa saja yang paling banyak ditawarkan dan terlaris. Hasilnya, terdapat 3.579 jasa yang ditawarkan dan terbagi dalam 140 kategori.
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pekerja lepas di Sribu.com juga bertambah 725.333 orang. Hingga awal 2026, ada lebih dari 1,7 juta orang yang bergabung.
Kompas juga melakukan web scraping di laman Jobstreet.com untuk mengetahui syarat lowongan pekerjaan paruh waktu. Dari total 1.317 lowongan kerja paruh waktu yang diambil, paling banyak 18,4 persen atau 242 lowongan berasal dari sektor hospitality dan pariwisata. Kemudian disusul 17,2 persen dari pendidikan dan pelatihan serta 10,5 persen dari pemasaran dan komunikasi.
