Pada hari Kamis (06/03), para pemuda berkumpul di Potsdamer Platz, jantung Kota Berlin. Mereka melakukan long march di ibu kota Jerman itu, menentang rencana pemerintah soal wajib militer.
Polisi mencatat ada sekitar 3.000 peserta, sementara penyelenggara mengklaim ada 6.000 demonstran di Berlin dan total 50.000 orang demonstran di lebih dari 130 kota dan kota kecil di seluruh Jerman.
"Saya rasa saya ogah mengorbankan nyawa demi teman, kerabat, atau kenalan saya, dalam skenario terburuk," ujar Shmuel Schatz, yang berusia 17 tahun, juru bicara Komite Mogok Sekolah, kepada DW. "Yang terjadi, pada akhirnya, orang-orang hanya dikirim ke medan perang demi kepentingan perusahaan besar seperti Rheinmetall, ThyssenKrupp, dan lainnya, supaya mereka bisa menumpuk harta dari peperangan."
Pemerintah Jerman memperkenalkan undang-undang layanan militer baru pada bulan Desember 2025. Dengan undang-undang ini, semua pemuda berusia 18 tahun tahun ini akan menerima kuesioner yang menanyakan motivasi dan kecocokan mereka untuk bergabung dengan militer, sekaligus memberi informasi tentang cara menjadi sukarelawan di pasukan Jerman Bundeswehr. Mengisi kuesioner ini wajib bagi semua pria.
Jerman butuh lebih banyak tentara"Orang yang bergabung secara sukarela boleh berjuang untuk hal ini, meski tentu ada tantangannya. Tapi orang tidak boleh dipaksa. Pemaksaan tidak pernah menjadi solusi," ujar Kiran Schrmann, yang berumur 19 tahun. Ia juga salah satu juru bicara dari para demonstran di Berlin.
Jika upaya menarik sukarelawan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam UU militer baru, pemerintah berencana mengembalikan sistem wajib militer sepenuhnya.
Pemerintah menyebutkan tahun lalu bahwa mereka menyiapkan "jalur peningkatan jumlah personel" untuk mencapai sekitar 260.000 tentara — dari jumlah saat ini 180.000 — ditambah sekitar 200.000 cadangan tentara.
Dalam laporan militernya yang disampaikan pekan ini , Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata, Henning Otte, dari partai konservatif Uni Demokratik Kristen CDU,menyatakan "keraguan tentang keberhasilan prinsip sukarela."
Jumlah penolak wajib militer karena hati nurani meningkatBanyak pihak meyakini bahwa wajib militer tidak bisa dihindari, dan organisasi perdamaian telah mencatat peningkatan permintaan informasi tentang cara menolak wajib militer dengan alasan hati nurani. Konstitusi Jerman menegaskan warga negara punya hak untuk tidak bergabung dengan militer, dan tersedia berbagai layanan konseling bagi penolak wajib militer.
Jumlah penolak wajib militer di Jerman meningkat tajam pada tahun 2025. Menurut FBadan Federal Urusan Keluarga Jerman (BAFzA), ada 3.867 pengajuan tahun lalu, naik 72% dibanding tahun sebelumnya.
Jerman telah memiliki layanan nasional wajib militer selama beberapa dekade, dengan opsi bagi pemuda yang memilih jalur sipil. Sistem ini dinonaktifkan pada tahun 2011, tetapi dapat diaktifkan kembali jika parlemen Jerman Bundestag menyatakan keadaan darurat atau butuh pertahanan nasional.
Untuk mencapai Keputusan ini diperlukan suara mayoritas dua pertiga di parlemen rendah. Jika keadaan darurat nasional diterapkan, pria berusia 18–60 tahun secara teoritis dapat dipanggil untuk menjalani dinas militer.
Aksi protes nasional Kamis (05/03) ini merupakan "mogok sekolah" kedua di Jerman. Pada bulan Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga turun ke jalan di 90 kota di seluruh negeri.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
Lihat juga Video: Remaja Israel Tolak Wajib Militer Hadapi Risiko Penjara-Pengucilan Sosial
(ita/ita)
