Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Banten yang berjumlah sekitar 1.800 orang sejak Januari 2026 hingga saat ini tak kunjung menerima pembayaran gaji. Nasib mereka kini tak menentu. Puluhan pegawai honorer pada benerapa instansi mulai dirumahkan akibat terbentur aturan yang baru.
Para pegawai honorer itu tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari mulai tukang sapu, office boy, sekuriti, guru sekolah, hingga tenaga kesehatan. Kebijakan itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang salah satu fokusnya tentang penataan pegawai honorer.
Baca juga: Kejagung Hentikan Kasus dan Bebaskan Guru Honorer Rangkap Jabatan di Probolinggo
Mereka merupakan pekerja yang tak lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1, tahap 2, maupun skema paruh waktu. Di antara honorer, terpaksa menutupi kebutuhan seharinya dengan mengambil pinjaman online (Pinjol).
Langkah nekat itu terpaksa diambil lantaran gaji tak kunjung dibayar sejak Januari lalu. "Nggak ada cara lain, mau minjem ke orang terus juga kan malu. Paling cepet masuk ke Pinjol, itu juga ada yang lolos ada juga yang ditolak," tutur salah satu honorer berinisial P (46), pada Sabtu (7/3/2026).Dia mengakui, banyak rekannya yang juga mengambil cara yang sama guna menutupi kebutuhan sehari-hari. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sampai terjerat pinjol, karena harus 'gali lubang tutup lubang' membayar tagihan.
Baca juga: Ratusan Guru Madrasah Demo di Depan DPR, Tuntut Kesejahteraan dan Pengangkatan Jadi P3K
"Ya banyak yang begini sih sebenarnya, pada lari ke Pinjol. Ada juga teman yang keseringan, jadi pinjem ke satu aplikasi, terus seminggu ditagih ya pinjem ke aplikasi lain buat bayar, jadi muter-muter di situ," ungkapnya.
Cerita yang sama juga datang dari pegawai honorer lain di sektor pendidikan berinisial S (36) yang juga terpaksa pinjam ke Pinjol demi menutupi kebutuhan keluarga. "Kita kan ada grup ya, jadi update terus tiap hari semua nanyain gimana ini, udah turun belum? kapannya itu nggak pasti. Sementara kan kebutuhan sehari-hari jalan terus. Yaudah pada coba-coba pinjol sampai sekarang," katanya.
Para pegawai honorer mengaku kebingungan mencari penjelasan kapan gaji mereka dibayarkan. Kondisi ini berbanding jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ketika itu pembayaran gaji tak pernah telat jauh.
"Kalau tahun-tahun lalu, kita selalu dikasih tunjangan (THR), tapi kalau sekarang harapan kita gaji dibayarkan aja udah bersyukur banget," imbuhnya.
Pemerintah Kota Tangsel sendiri masih terus berupaya menata honorer melalui pemberlakuan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk sektor umum dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus pegawai di sektor kesehatan. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pembayaran gaji bagi seluruh homorer masih dalam proses di masing-masing OPD. Total anggaran yang disiapkan secara keseluruhan mencapai sekira Rp6 miliar.
"Kebijakan untuk dapat dibayarkan sudah ditetapkan. Anggaran sudah dianggarkan di masing-masing OPD, kurang leboh Rp6 miliar," ungkapnya.
Original Article
