Wamena (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memastikan proses lelang proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendari) RI Ribka Haluk dan Wamen Pekerjaan Umum (PU) RI Diana Kusumastuti didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meninjau lokasi KIPP di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Ribka Haluk dalam keterangan di Wamena, Sabtu mengatakan saat ini tahapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan telah masuk dalam proses detail engineering design (DED) atau dokumen perencanaan teknis rinci terdiri dari gambar kerja (bestek), spesifikasi teknis, perhitungan struktur serta rencana anggaran biaya (RAB).
“DED akan menjadi panduan utama pelaksana konstruksi, dan tahapan selanjutnya adalah lelang proyek pembangunan KIPP Papua Pegunungan yang rencananya akan berlangsung pada bulan Juni 2026,” katanya.
Menurut dia, DED juga mengubah konsep dasar menjadi rencana presisi untuk meminimalkan risiko kesalahan, efisiensi biaya dan kepatuhan standar.
“Proses penyusunan DED disusun setelah tahap feasibility study (studi kelayakan) dan preliminary design (desain awal) selesai dan biasanya dibuat teman-teman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan melalui jasa konsultan perencanan/enjiniring,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU RI untuk mendorong secara optimal pembangunan KIPP di empat daerah otonomi baru atau DOB Tanah Papua.
“Kami dari pemerintah pusat menargetkan seluruh pembangunan KIPP empat DOB di Tanah Papua rampung seluruhnya pada tahun 2028 dan dapat diresmikan oleh bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Dan kami telah menetapkan pembangunan KIPP empat DOB di Tanah Papua masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya.
Dia menambahkan perkembangan pembangunan KIPP di Papua Selatan selesai dikerjakan dan telah difungsikan sejak 5 Januari 2026, KIPP Papua Barat Daya pembangunan terus berlanjut melalui multi years contract tahun anggaran 2026 dan capaian fisik 90 persen. KIPP Papua Tengah proses pembangunan memasuki tahap awal dimana ground breaking telah dilaksanakan pada 29 Desember 2025 dengan progres awal 3,21 persen serta KIPP Papua Pegunungan memasuki tahap DED dan lelang akan berlangsung pada Juni 2026.
“Kami mengajak ibu Wamen PU untuk melihat secara langsung lokasi KIPP Papua Pegunungan di Wamena, supaya tahapan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga target percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Pembangunan awal di KIPP Papua Pegunungan akan diprioritaskan kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Baca juga: OIKN: Fasilitas kesehatan siap layani ASN di ibukota baru Indonesia
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendari) RI Ribka Haluk dan Wamen Pekerjaan Umum (PU) RI Diana Kusumastuti didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meninjau lokasi KIPP di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Ribka Haluk dalam keterangan di Wamena, Sabtu mengatakan saat ini tahapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan telah masuk dalam proses detail engineering design (DED) atau dokumen perencanaan teknis rinci terdiri dari gambar kerja (bestek), spesifikasi teknis, perhitungan struktur serta rencana anggaran biaya (RAB).
“DED akan menjadi panduan utama pelaksana konstruksi, dan tahapan selanjutnya adalah lelang proyek pembangunan KIPP Papua Pegunungan yang rencananya akan berlangsung pada bulan Juni 2026,” katanya.
Menurut dia, DED juga mengubah konsep dasar menjadi rencana presisi untuk meminimalkan risiko kesalahan, efisiensi biaya dan kepatuhan standar.
“Proses penyusunan DED disusun setelah tahap feasibility study (studi kelayakan) dan preliminary design (desain awal) selesai dan biasanya dibuat teman-teman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan melalui jasa konsultan perencanan/enjiniring,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU RI untuk mendorong secara optimal pembangunan KIPP di empat daerah otonomi baru atau DOB Tanah Papua.
“Kami dari pemerintah pusat menargetkan seluruh pembangunan KIPP empat DOB di Tanah Papua rampung seluruhnya pada tahun 2028 dan dapat diresmikan oleh bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Dan kami telah menetapkan pembangunan KIPP empat DOB di Tanah Papua masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya.
Dia menambahkan perkembangan pembangunan KIPP di Papua Selatan selesai dikerjakan dan telah difungsikan sejak 5 Januari 2026, KIPP Papua Barat Daya pembangunan terus berlanjut melalui multi years contract tahun anggaran 2026 dan capaian fisik 90 persen. KIPP Papua Tengah proses pembangunan memasuki tahap awal dimana ground breaking telah dilaksanakan pada 29 Desember 2025 dengan progres awal 3,21 persen serta KIPP Papua Pegunungan memasuki tahap DED dan lelang akan berlangsung pada Juni 2026.
“Kami mengajak ibu Wamen PU untuk melihat secara langsung lokasi KIPP Papua Pegunungan di Wamena, supaya tahapan yang sedang berjalan dapat dipercepat sehingga target percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Pembangunan awal di KIPP Papua Pegunungan akan diprioritaskan kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Baca juga: OIKN: Fasilitas kesehatan siap layani ASN di ibukota baru Indonesia
