REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Jabar dari Gerindra, Pradi Supriatna menilai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun masih tergolong realistis. Terlebih, rencana pinjaman tersebut direncanakan melalui bank milik daerah atau BUMD.
Menurut Pradi, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di berbagai wilayah Jabar yang masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan maupun konektivitas antarwilayah.
Ia menilai, rencana pinjaman daerah perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta manfaat jangka panjang bagi pembangunan. Selama dilakukan dengan perencanaan matang dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, pinjaman daerah merupakan instrumen yang sah untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Selama perhitungannya jelas dan digunakan untuk program yang produktif, pinjaman daerah bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujar Pradi, Sabtu (7/3/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurutnya, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Sementara itu, tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pradi menambahkan, jika infrastruktur seperti jalan provinsi semakin baik dan dalam kondisi mulus, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan ikut meningkat. Kelancaran mobilitas barang dan jasa dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, hingga investasi di berbagai daerah.
Dampak positif tersebut, lanjutnya, juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, penerimaan daerah dari berbagai sektor pun akan ikut meningkat.
“Kalau infrastruktur semakin baik dan konektivitas lancar, aktivitas ekonomi pasti bergerak lebih cepat. Dari situ potensi peningkatan PAD juga terbuka,” kata Pradi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari DPRD agar penggunaan dana pinjaman tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Dengan pengelolaan yang baik, pinjaman melalui bank BUMD diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.
