Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.
IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat. Pembangunan rusun tersebut akan dilakukan di atas tanah negara.
Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau langsung lahan yang disebut memiliki luas total 45 hektare (ha) dengan rincian 30 ha milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan 14,97 ha milik Radio Republik Indonesia (RRI). Lahan milik Komdigi sekitar 24,7 ha masih berupa lahan kosong dan RRI ada 9,62 ha belum terbangun. Saat ini sebagian lahan masih diduduki masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut.
Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Menurut Maruarar, pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.
Melalui skema FLPP, masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar beban masyarakat tetap ringan.
"Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).
Maruarar menilai dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, telah disiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau.
Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi MBR.
(Rahmat Fiansyah)
