REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), terutama pasca-serangan yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv ke wilayah Iran. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, sosok Presiden Amerika Serikat (AS) yang juga Ketua BoP Donald Trump sangat problematik.
Ia menjelaskan, Trump dikenal luas sebagai pendukung utama zionis dan rezim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Nama yang belakangan itu masyhur akan visi politik kanan ekstremnya, yakni hendak mewujudkan Israel Raya yang wilayahnya meliputi seluruh Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, serta sebagian Irak, Arab Saudi, dan Mesir.
Baca Juga
Episentrum Baru Kemandirian Ekonomi PERSIS di Abad Kedua
Tunjukkan Tren Peningkatan Penjualan, Astra Daihatsu Kembali Luncurkan Program Daifit Tahun 2026
Proyek Elektrifikasi Kereta Malaysia Rampung Lebih Cepat, PLN Group Perkuat Reputasi Global
"Keinginan tersebut sekarang bukan lagi ada di atas kertas, tetapi sudah mereka realisasikan dengan mengontrol seluruh wilayah Palestina yang sudah mereka duduki. Berdirinya Israel Raya tinggal masalah menunggu waktu," ujar Buya Anwar Abbas kepada Republika, Sabtu (7/3/2026).
Karena itu, lanjut dia, BoP sudah kehilangan raison d'être atau alasan logis berdirinya sejak bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Terlebih lagi, AS pun membersamai Israel dalam menyerang Iran. Aksi militer ini menyebabkan gejolak di Timur Tengah yang hingga kini tak kunjung mereda.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Apa lagi yang akan diharapkan dari Board of Peace? Saya rasa, sudah tidak ada. Sebab, BoP sebagai sebuah lembaga sudah tidak bisa dipercaya," kata ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini.
