Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan petani tembakau hingga cengkih mengeluhkan aturan pembatasan kadar maksimal tar, nikotin, serta pelarangan bahan tambahan rasa yang dapat mengurangi serapan panen petani.
Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut melengkapi sejumlah kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpahaman Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan sebagai kepala tim penyusun/terhadap realitas pertembakauan nasional.
Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai langkah yang akan mematikan mata pencaharian jutaan petani tembakau dan cengkih, sekaligus menghancurkan industri kretek nasional.
"Pembatasan tar dan nikotin ini adalah regulasi yang memaksa terbunuhnya petani tembakau dan industri tembakau nasional,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).
Dia menerangkan tembakau Indonesia memiliki karakteristik unik yang secara alami mengandung kadar nikotin yang lebih tinggi. Dengan demikian, memaksa petani untuk mengikuti standar yang ditetapkan dalam aturan tersebut merupakan upaya mematikan sektor tembakau hanya demi nafsu pengendalian yang berlebihan.
Baca Juga
- Purbaya Bocorkan Layer Baru Tarif Cukai Tembakau, Legalisasi Rokok Ilegal?
- Penambahan Layer Cukai Tembakau, Produsen Sigaret Kretek Terancam
- Wacana Tambah Layer Cukai Tembakau, Waspada Lonjakan Rokok Ilegal
"Jika dipaksa, maka yang terjadi nantinya malah negara akan mengalami kerugian tersendiri, karena yang selama ini ada sudah sesuai dengan karakteristik budaya pertembakauan kita," terangnya.
Dampak dari regulasi ini diprediksi akan meluas. Agus khawatir, jika aturan pembatasan diterapkan secara ekstrem, maka penyerapan bahan baku dari petani lokal akan anjlok.
Hal ini otomatis akan memukul Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi kekuatan industri kretek nasional. Ditambah lagi jika industri lokal mati, maka buruh pabrik dan petani akan menjadi korban pertama.
Senada, Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5%, bahkan ada pula yang lebih tinggi.
"Petani cengkih yang makin terhimpit. Karena produksi cengkih nasional sekitar 120.000 ton ini hampir 97% diserap oleh industri rokok, tidak ada namanya rokok kretek tanpa adanya cengkih dan hanya di Indonesia rokok kretek itu ada," tegasnya.
Dia meminta pemerintah untuk membayangkan nasib dari 3,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkih yang akan menanggung akibat dari kebijakan mengada-ada tersebut.
Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan jika batasan kandungan tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan seperti cengkih diterapkan, maka dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh petani tembakau dan petani cengkih di seluruh Indonesia.
Pembatasan tar dan nikotin serta pelarangan rokok dengan rasa akan semakin menyulitkan secara teknis bagi industri kretek. Henry menyoroti aturan non-fiskal seringkali muncul secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dan dampaknya terhadap rantai pasok lokal.
“Regulasi yang tidak akomodatif terhadap karakteristik produk lokal hanya akan membuka ruang bagi produk-produk ilegal yang tidak terawasi, yang pada akhirnya justru merugikan penerimaan negara dan tujuan kesehatan itu sendiri," terangnya.
