Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jawa Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 7 Maret 2026.
Peninjauan tersebut turut didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah serta Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat rencana pembangunan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Lahan yang ditinjau memiliki luas total sekitar 45,06 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 30,086 hektare merupakan aset Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sekitar 24,707 hektare masih berupa lahan kosong. Sementara itu, sekitar 14,97 hektare lainnya merupakan lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI), dengan sekitar 9,62 hektare di antaranya belum terbangun.
Saat ini sebagian area tersebut juga masih ditempati masyarakat. Tercatat sekitar 218 kepala keluarga (KK) tinggal di lokasi tersebut.
Selain luas, kawasan ini dinilai memiliki akses yang cukup strategis. Lokasinya berada sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda. Area tersebut juga didukung berbagai fasilitas umum seperti pasar, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta sekolah dari tingkat SD hingga SMA.
Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan rusun di kawasan ini berpotensi menjadi salah satu solusi untuk menekan angka backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat memiliki hunian. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat dapat mengakses kredit rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang relatif terjangkau.
“Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok. Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,”kata Maruarar dalam keterangan yang diterima tvrinews, Minggu, 8 Maret 2026.
Ia juga menyebut pemerintah tengah mengupayakan pemberian tarif khusus untuk layanan dasar seperti listrik dan air bagi penghuni rusun subsidi, agar biaya hunian tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, Chandra Rahmansyah mengatakan kebutuhan hunian di Kota Depok masih cukup besar. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu warga di Depok belum memiliki rumah.
Pemerintah Kota Depok, kata dia, siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan dan berbagai dukungan lain agar proyek dapat segera direalisasikan.
Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital juga berharap pemanfaatan lahan negara tersebut dapat segera dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Ia menargetkan proses pembangunan rumah susun bisa dimulai dalam waktu dekat.
Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak dalam memanfaatkan aset negara untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Editor: Redaksi TVRINews
