Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan lonjakan harga minyak dunia dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang dinilai juga bisa menekan kondisi fiskal Indonesia.
Terlebih, Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global mengalami gangguan atau bahkan penutupan yang dapat menghambat pasokan minyak dunia.
Baca Juga: Purbaya Ungkap Skenario Buruk Dari Lonjakan Harga Minyak, Defisit APBN Bisa 3,7%
Ekonom INDEF Hakam Naja mengingatkan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu titik sempit (choke point) terpenting dalam perdagangan energi global yang mana 20% pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut.
“Penutupan Selat Hormuz yang merupakan titik sempit (choke point) di Teluk Persia akan meningkatkan tensi dan eskalasi serta dampak perang tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di seluruh dunia. Mengingat sekitar 20% suplai minyak dunia melewati Selat Hormuz,” ujar Hakam dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Dengan kondisi geopolitik yang memanas, harga minyak per barel sudah naik hingga sekitar $92 USD yang mana tertinggi sejak 2020. Hal ini menjadi perhatian bagi Indonesia. Pasalnya, asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dipatok sekitar $70 USD per barel.
Adanya selisih harga tersebut, menurut Hakam, bisa berdampak langsung pada keseimbangan fiskal pemerintah karena kenaikan per barel berpotensi menambah defisit APBN secara signifikan.
“Indonesia mesti waspada dengan harga minyak yang terus melonjak menjadi 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020. Padahal dalam asumsi makro APBN 2026 harga minyak pada kisaran 70 dolar AS per barel. Kenaikan 1 dolar AS per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun,” jelasnya.
Jika harga minyak melampaui $100 USD per barel, tekanan terhadap fiskal bisa lebih besar.
“Kenaikan harga minyak pada angka mendekati 100 dolar AS per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4%, melampaui angka 3% yang dipatok oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Hakam.
Untuk meredamnya, Hakam menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara signifikan dengan memprioritaskan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Purbaya Bakal Sisir Anggaran MBG Untuk Cegah Defisit
“Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, adanya percepatan program konversi energi dari minyak ke energi dirasa perlu diperkuat, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, air, dan angin, hingga peningkatan penggunaan kendaraan listrik.
