Dampak perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang melebar di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 terhadap perdagangan komoditas energittelah terasa di Indonesia. Bukan berupa kenaikan harga energi, melainkan kepanikan masyarakat pada stok bahan bakar minyak nasional.
Sebagian masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau mulai merasakan krisis BBM pekan pertama Maret ini. Pengendara sepeda motor hingga kendaraan besar mengular di banyak stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Antrean bisa berjam-jam hingga stok bahan bakar solar maupun bensin habis.
Beberapa konsumen di Sumatera Utara mengakui sudah mengalami kelangkaan pasokan BBM, seperti solar, dalam beberapa minggu terakhir (Kompas.id, 7/3/2026). Namun, kepanikan mendadak meledak setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (3/3/2026) menyampaikan, stok energi berupa BBM, minyak mentah, dan gas minyak bumi cair atau LPG hanya 23 hari.
Kepanikan ikut meningkat karena mayoritas masyarakat Indonesia akan menyambut hari raya Idul Fitri dalam hitungan beberapa minggu. Momen Lebaran umumnya meningkatkan kebutuhan bahan bakar kendaraan untuk kegiatan mudik dan silaturahmi.
Pertamina sebagai perusahaan negara yang menyediakan mayoritas BBM nasional memprediksi, pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, konsumsi bensin akan naik sekitar 12 persen dari hari biasa. Pertamina memastikan pasokan bahan bakar aman jelang Idul Fitri.
Namun, masyarakat menangkap kerentanan kapasitas storage atau penyimpanan stok BBM nasional yang kurang dari 30 hari. Padahal, Indonesia harus mengimpor hampir dua pertiga dari total kebutuhan minyak dan BBM harian. Konsumsi minyak di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari dengan hanya sekitar 600.000 barel per hari diproduksi di dalam negeri.
Ini menambah sentimen buruk bahwa konflik Timur Tengah membuat pasokan energi minyak dan gas (migas) Indonesia yang 25 persen diimpor dari kawasan tersebut akan terhambat. Hal ini seiring prediksi gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akan berlangsung lebih panjang.
Menteri ESDM mengakui saat ini Indonesia tidak memiliki tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas lebih dari sebulan. ”Storage-nya enggak cukup,” kata Bahlil seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Untuk itu, pemerintah akan segera membangun tambahan penyimpanan BBM untuk menjamin ketahanan energi. Sementara itu, dalam jangka pendek, pemerintah bakal mengalihkan impor migas dari Timur Tengah ke negara-negara lain.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Kholid Syeirazi, saat dihubungi Kompas, Minggu (8/3/2026), menjelaskan, tingkat ketersediaan stok energi nasional saat ini bervariasi tergantung jenis bahan bakarnya. Stok ini tersedia dari kapasitas penyimpanan operasional yang dimiliki badan usaha, yang mayoritas milik Pertamina.
Data 2025 menunjukkan, stok solar berada pada level 18 hari, avtur 29 hari, Pertalite (bensin RON 90) 19 hari, Pertamax (RON 92) 26 hari, serta minyak bakar (MFO) 33 hari. Untuk LPG, stok nasional berada pada kisaran 15 hari.
Sementara itu, jenis energi lain memiliki cadangan yang relatif lebih panjang, seperti bahan bakar diesel merek Pertadex 39 hari, kerosin 38 hari, dan Pertamax Turbo (RON 98) 29 hari.
”Kalau ditarik mediannya, rata-rata cadangan kita 20-23 hari,” tutur Kholid.
Angka tersebut, menurut dia, merupakan cadangan sirkulasi (circulating stock) yang terus bergerak. Artinya, stok energi tidak berhenti pada batas hari tersebut karena terdapat mekanisme pasokan yang terus masuk dan keluar secara berkelanjutan.
Kapasitas penyimpanan sejauh ini dinilai sudah lebih baik seiring penambahan fasilitas penyimpanan oleh badan usaha serta Pertamina. Sejak Indonesia menjadi negara net importir minyak di 2004, kapasitas cadangan energi Indonesia lama bercokol di kisaran belasan hari.
Adapun Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan cadangan penyangga energi (CPE), yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024. Fasilitas ini harus dimiliki negara. Ini penting untuk membangun cadangan energi nasional yang dapat digunakan pada kondisi darurat.
Sesuai standar internasional yang digunakan negara-negara maju, termasuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Badan Energi Internasional (IEA), cadangan minyak minimal setara 90 hari impor.
Per November 2025, negara anggota IEA umumnya memiliki ketahanan stok BBM yang tinggi meskipun berstatus importir minyak. Contoh, Estonia memiliki ketahanan stok BBM paling tinggi karena mampu bertahan hingga 11.000 hari tanpa mengimpor minyak.
Di kawasan Asia, ketahanan stok BBM tertinggi berada di Korea Selatan dan Jepang, yakni pada kisaran 200 hari. Adapun Australia menjadi satu-satunya anggota IEA yang ketahanan stok BBM-nya kurang dari 90 hari, yakni hanya 47 hari.
Sementara itu, Indonesia masih jauh dari standar tersebut. Kholid mengatakan, salah satu tantangan pemerintah memaksimalkan ketahanan energi adalah keterbatasan pendanaan.
Terkait CPE, menurut regulasi, fasilitas itu harus dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kondisi APBN yang kian menantang, Kholid mengakui, pemerintah butuh bantuan pendanaan swasta.
Sementara, dalam peta jalan nasional, pemerintah menargetkan ketersediaan cadangan penyangga 25–30 hari terlebih dahulu hingga tahun 2035.
”Di situ kurang jalan karena semuanya dari APBN. Status cadangan penyangga energinya itu barang milik negara sehingga swasta susah untuk ikut serta di situ. Mereka (swasta) mau storage itu isinya tidak hanya cadangan statis, tetapi ada juga cadangan dinamis untuk penyangga kebutuhan komersial termasuk oleh badan usaha swasta,” tuturnya.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal saat dihubungi terpisah mengatakan, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan infrastruktur pendukungnya membutuhkan investasi yang besar.
Pembangunan fasilitas penyimpanan dapat menelan biaya ratusan juta dolar AS untuk tambahan cadangan beberapa hari. Jika targetnya mencapai cadangan hingga 90 hari seperti sejumlah negara maju, investasi yang diperlukan bisa mencapai miliaran dolar AS.
”Ini bukan hanya soal membeli BBM, melainkan juga membangun storage-nya. Tangki penyimpanan itu kelihatannya sederhana, tetapi investasi dan biaya operasionalnya tidak kecil,” kata Moshe.
Karena itu, peningkatan cadangan energi nasional sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu membebani anggaran negara. Agar pendanaan tersedia, pemerintah juga dinilai perlu memprioritaskan belanja negara pada program yang benar-benar strategis, termasuk penguatan ketahanan energi.
”Kalau situasi global makin tidak pasti, pemerintah harus berhemat dan fokus pada program yang benar-benar strategis bagi keamanan negara,” ujar Moshe.
Melihat realitas anggaran negara yang terbatas, pemerintah membuka peluang revisi Perpres tentang CPE, mempertimbangkan berbagai bentuk pembiayaan agar pembangunan storage energi dapat dipercepat.
Kholid menyampaikan, salah satu rencana yang memungkinkan adalah membuka peluang kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).
”Tanpa partisipasi swasta itu agak susah (membangun storage) dengan APBN murni, sementara fiskal kita cekak. Makanya, perlu PPP sehingga ada kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Kholid.
Selain itu, juga ada wacana untuk merancang model strategic hub storage (SHS). Konsep ini membagi penyimpanan energi menjadi dua jenis, yaitu cadangan statis dan cadangan dinamis.
Cadangan statis merupakan volume minimum yang harus selalu tersedia sebagai cadangan strategis nasional dan tidak boleh turun dari batas tertentu, misalnya setara 30 hari kebutuhan.
Sementara cadangan dinamis dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dan komersial. Dalam skema ini, badan usaha swasta dapat mengambil pasokan dari storage pemerintah tanpa harus langsung mengimpor sendiri.
”Dengan konsep dynamic storage, badan usaha seperti Shell atau Vivo bisa mengambil stok dari storage nasional. Pemerintah juga bisa mengontrol volume impor,” ujar Kholid.
Menurut Kholid, percepatan pembangunan cadangan energi strategis menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam jangka pendek, paparan risiko Indonesia terkait kondisi Timur Tengah saat ini dinilai relatif terbatas. Untuk minyak mentah, impor dari Arab Saudi saat ini hanya 18–20 persen dari total pasokan yang digunakan sebagai bahan baku kilang. Sementara untuk LPG, sebagian pasokan masih berasal dari negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, dengan total eksposur 21 persen.
Potensi gangguan pasokan dari kawasan tersebut diperkirakan hanya berdampak pada keterlambatan pengiriman yang dapat menurunkan stok LPG nasional dari 13 hari menjadi 10 hari. Tantangan ini kemungkinan bisa diantisipasi dengan pengalihan pasokan dari negara produsen migas lainnya.
Bagaimanapun, risiko jangka panjang tetap perlu diwaspadai. Situasi seperti konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup menjamin ketahanan energi.
”Dengan adanya ini, kita semua sadar bahwa mekanisme pasar melalui impor itu tidak menjamin ketahanan energi kita. Kalau situasi bergejolak seperti sekarang, kita punya uang misalnya, tapi kalau tidak ada barang, mau apa kita?” ujar Kholid.
Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026), menyampaikan, stok minyak mentah nasional saat ini berada pada kisaran sekitar 21 hari dan masih dalam kondisi aman.
Namun, senada dengan Kholid, situasi geopolitik global yang dinamis menuntut pemerintah untuk tetap melakukan langkah antisipatif guna memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor industri.
”Stok saat ini memang masih aman, tetapi mitigasi tetap perlu disiapkan sejak dini. Ketahanan pasokan migas sangat penting karena menyangkut stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat,” katanya.
