Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru dari London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan bahwa penurunan kualitas ekologi suatu negara dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar keuangan.
Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 53 negara maju dan berkembang sepanjang 2000—2020. Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi alam dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sekitar 25 hingga 70 basis poin untuk tenor dua hingga lima tahun.
Kenaikan imbal hasil obligasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan biaya pinjaman atau suku bunga. Dampak degradasi alam juga ditemukan lebih besar pada obligasi jangka pendek dibandingkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah negara yang paling terdampak berada di pasar negara berkembang, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Di negara-negara tersebut, kerusakan alam memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap biaya pembiayaan pemerintah.
Penulis utama riset sekaligus peneliti di University of Oxford dan LSE, Alexander Wollenweber, mengatakan bahwa degradasi alam tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.
“Degradasi alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini juga merupakan isu fiskal, ekonomi, dan stabilitas keuangan karena berkaitan langsung dengan imbal hasil obligasi pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).
Baca Juga
- Harga Mahal dari Ekonomi Tinggi Emisi Karbon RI
- Investor Obligasi Bencana Gigit Jari, Potensi Imbal Hasil Diramal Tertekan pada 2026
- Krisis Iklim Ancam Rating Kredit Puluhan Negara
Secara global, utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Besaran utang yang dapat ditanggung suatu negara serta biaya pinjamannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik, membangun infrastruktur, hingga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Para peneliti menggunakan metode statistik lanjutan untuk mengembangkan indikator kerentanan finansial yang berkaitan dengan kondisi alam. Salah satu penulis studi sekaligus peneliti tamu di University of Oxford, Dieter Wang, mengatakan pengukuran hubungan antara kerusakan alam dan biaya pendanaan pemerintah masih menjadi tantangan.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch Ratings baru-baru ini menilai bahwa risiko iklim akan makin memengaruhi peringkat kredit negara. Lembaga tersebut memperkenalkan alat analisis bernama Climate Vulnerability Signals yang menilai kerentanan iklim terhadap profil kredit negara.
Dari 119 negara yang dianalisis, puluhan di antaranya dinilai memiliki risiko penurunan peringkat kredit hingga 2050 akibat kerentanan terhadap perubahan iklim.
Meski demikian, risiko ekonomi akibat perubahan iklim tidak selalu identik dengan risiko dari kerusakan alam, meskipun keduanya saling berkaitan. Wollenweber menilai perubahan iklim dan kerusakan alam merupakan tantangan yang saling terhubung dan sulit dipisahkan.
Sementara itu, Direktur Pengelola Sovereign Ratings di Fitch Ratings, Ed Parker, mengatakan tekanan terhadap ekosistem juga dapat dipicu oleh faktor lain, seperti pertumbuhan populasi atau perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian.
Penurunan kualitas alam sendiri terjadi makin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Studi 2024 dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa populasi satwa liar global menurun rata-rata 73% sepanjang 1970 hingga 2020.
Meski demikian, para peneliti menilai masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak ekonomi dari degradasi alam, mengingat hubungan tersebut relatif kompleks dan sulit diukur secara langsung.
