REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan tajam harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah memicu respons cepat pemerintah di berbagai negara. Sejumlah negara mulai menyiapkan kebijakan darurat, mulai dari pembatasan harga bahan bakar hingga rencana pelepasan cadangan minyak strategis untuk meredam dampak terhadap ekonomi domestik.
Harga minyak global bahkan telah melampaui 100 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 2022, setelah konflik militer yang melibatkan Iran mengganggu produksi serta jalur pengiriman energi di kawasan Teluk, termasuk Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
- Meski Harga Minyak Naik Karena Konflik di Selat Hormuz, Bahlil Pastikan Harga Pertalite tak Naik
- Lonjakan Harga Minyak Bisa Dorong Defisit APBN Mendekati 4 Persen
- Harga Minyak Melesat, Trump: Hanya Secuil untuk Sebuah Perdamaian Dunia
Lonjakan tersebut memicu kekhawatiran terhadap inflasi global dan gejolak pasar keuangan di berbagai negara.
Di Korea Selatan, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menetapkan batas harga bahan bakar domestik, sebuah kebijakan yang disebut pertama kali dilakukan dalam hampir tiga dekade.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan pada Senin bahwa pihak berwenang akan membatasi harga bahan bakar domestik untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun untuk menahan lonjakan harga setelah konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak mentah global naik tajam.
Berbicara pada pertemuan darurat mengenai dampak krisis Timur Tengah, Lee mengatakan pemerintah akan "dengan cepat memperkenalkan dan dengan berani menerapkan" sistem harga maksimum pada produk minyak bumi "yang baru-baru ini mengalami kenaikan harga yang berlebihan".
Presiden Lee Jae Myung mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk melindungi perekonomian dari guncangan energi global. Pemerintah juga mempertimbangkan perluasan program stabilisasi pasar senilai sekitar 100 triliun won untuk menahan gejolak finansial dan nilai tukar.
Selain itu, Seoul juga berupaya mencari sumber energi alternatif di luar Timur Tengah, guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi melalui Selat Hormuz yang rawan konflik.
Di Jepang, pemerintah memerintahkan operator fasilitas cadangan minyak nasional untuk bersiap melepaskan sebagian stok minyak strategis jika diperlukan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah kekhawatiran gangguan distribusi minyak dari Timur Tengah.
Vietnam memilih kebijakan fiskal dengan menangguhkan tarif impor bahan bakar hingga akhir April guna menjaga pasokan energi tetap stabil di pasar domestik.
Sementara itu Bangladesh mengambil langkah penghematan energi dengan menutup universitas lebih awal menjelang Idul Fitri sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar di tengah lonjakan harga energi global.
Di tingkat global, negara-negara anggota G7 bersama Badan Energi Internasional (IEA) menggelar pembahasan darurat mengenai kemungkinan pelepasan cadangan minyak secara terkoordinasi.
Opsi yang dibahas antara lain pelepasan 300 hingga 400 juta barel minyak dari cadangan strategis negara-negara anggota untuk menstabilkan pasar energi dunia. Jika disepakati, langkah tersebut akan menjadi salah satu intervensi terbesar di pasar minyak sejak krisis energi global beberapa tahun terakhir.
Di Eropa, Italia menimbang kebijakan pemotongan pajak bahan bakar guna meringankan beban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintahan di Roma menyebut kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan logistik.
Oleh karena itu, pengurangan pajak bahan bakar sedang dipertimbangkan dengan memanfaatkan tambahan penerimaan pajak yang muncul akibat kenaikan harga energi.
Di Indonesia, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga Idul Fitri, meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat konflik geopolitik. Namun pemerintah mengakui lonjakan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi dan tekanan terhadap anggaran negara jika tren kenaikan berlanjut.
