HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Desakan mundur dari Board of Peace (BoP) menyeruak. Namun, itu tidak semudah memantik senapan. Alarm bahaya hantui kedaulatan Indonesia.
Indonesia yang tergabung ke dalam BoP adalah buah dari kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah konflik Israel-Palestina yang tak kunjung mereda, Indonesia menerima tawaran Donald Trump untuk masuk ke dalam “Dewan Perdamaian” itu.
Alih-alih mendapat dukungan penuh, keputusan tersebut mendapatkan respons yang buruk dari berbagai kelompok dan tokoh masyarakat dalam negeri. Kelompok agama menilai keputusan masuk BoP tidak mempertimbangkan sensitivitas umat muslim mayoritas di Indonesia.
BoP sama sekali tidak melibatkan Palestina. Ketegangan di Timur Tengah meluas. Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran hingga menyebabkan Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia.
Langkah politik BoP dari Prabowo makin dikritik dan kini didesak segera mundur. Namun, itu tidak akan berjalan mudah. Indonesia telah terjebak dalam langkah politik luar negerinya sendiri.
Pengamat Hubungan Internasional (HI) dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Patrice Lumumba mengatakan, posisi Indonesia di BoP saat ini dalam dilema yang besar. Sangat sulit bagi Indonesia memutuskan untuk keluar dari BoP tanpa pertimbangan yang panjang.
“Statusnya di BoP itu istilahnya saya: maju kena mundur kena. Maju dikritik di dalam negeri dari berbagai kalangan terutama dari kalangan pemuka agama. Mundur lebih bahaya, risikonya terlalu berat bagi Indonesia,” ujar Dosen HI Unhas tersebut, Minggu, 8 Maret 2026.
Indonesia masuk BoP pun dalam keadaan terpaksa sebagai kompensasi dari negosiasi tarif dagang yang ditetapkan Donald Trump kepada Indonesia. Mulanya Trump mendongkrak biaya masuk produk Indonesia ke AS hingga 32 persen. Kesepakatan bergabung ke dalam BoP mengubah biaya tarif menjadi 19 persen.
Menurut Patrice, jika Indonesia memutuskan untuk mundur, maka bahaya yang diterima berpotensi menjadi lebih besar dari pada sebelumnya. Bukan sekadar kembali ke tarif dagang sebelumnya.
“Itu pun sudah diakali masuk BoP, harus membeli Pesawat Boeing 50 buah, harus mengimpor beras 1.000 ton, harus mengimpor jagung sekian ton, harus beli minyak dari Amerika Serikat dan masih banyak lain lagi. Sekarang posisinya mau mundur, kasihan Prabowo kalau mundur. Bahayanya lebih berat, bahayanya lebih besar kalau Indonesia mundur dari BoP,” ulas Patrice.
Indonesia kini posisinya terlanjut basah. Ini disebabkan selama berjalannya pemerintahan Prabowo, presiden selalu tampil sebagai one man show dalam urusan politik luar negeri dan diplomasi.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono tidak berfungsi secara optimal dan tidak bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden. Itu terlihat dari seberapa seringnya Prabowo hadir langsung dalam pertemuan diplomasi luar negeri, sehingga Menlu hanya seolah gerbong yang ikut pada sebuah lokomotif.
“Menlunya berfungsi karena bawahan, satu paket ketika masih tentara. Tentara itu, kan, punya sikap komando, apa yang diperintah atasan nurut 100 persen. Beda dengan diplomat-diplomat di zaman presiden sebelumnya, dimintai pendapat yang memberikan gambaran tentang begini situasi,” bebernya.
Pada masa Menlu Retno Marsudi, misalnya, Indonesia turut ditawari oleh Donald Trump pada periode pertamanya sebagai Presiden untuk masuk ke dalam Abraham Accords, sebuah dewan perdamaian yang serupa dengan BoP.
“Indonesia diajak, dijanji bantuan 1 triliun dolar AS dengan catatan masuk, untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel, tapi Ibu Retno sebagai Menlu waktu itu tidak mau terjebak,” terangnya.
Menurut Patrice, ini merupakan konsekuensi dari kebijakan Prabowo yang kurang berkonsultasi dengan tokoh-tokoh diplomat sebelum memutuskan masuk BoP. Pertemuan dengan tokoh diplomat hingga pemuka agama justru baru dilakukan setelah desakan mundur mulai mencuat.
Semestinya, pemerintah bisa membaca sejak dini seperti apa sepak terjang Amerika Serikat dan Israel selama ini. BoP yang berupaya merekonstruksi Gaza tidak melibatkan Palestina. Kini, Indonesia telah masuk ke dalam jebakana Donald Trump.
“Setelah terlanjur masuk baru meminta pertimbangan, nah dikritiklah, kenapa coba merekonstruksi Gaza tanpa melibatkan pihak yang terlibat konflik dalam hal ini Palestina dan Israel. Tujuannya katanya solusi dua negara, sedangkan satu negara tidak dilibatkan. Yang punya wilayah untuk dilakukan rekonstruksi justru tidak dilibatkan,” ulasnya.
Keputusan terbaik bagi Indonesia saat ini adalah wait and see. Tidak boleh tergesa-gesa mengikuti desakan agar mundur dari BoP. Bahaya besar bisa menimpa Indonesia jika keluar dari BoP dalam situasi ini.
“Kalau dalam kondisi seperti ini perang lagi marah-marahnya, saking marahnya Donald Trump, tiba-tiba Indonesia keluar dari BoP. Jangan-jangan Indonesia juga jadi sasaran, pengenaan tarif, mengembargo senjata dan alutista, itu jauh lebih parah,” tegasnya.
Keinginan Prabowo untuk menjadi mediator perang Iran dengan AS-Israel saat perang baru dimulai juga dalam sorotan. Itu tidak masuk akal, tidak pada momentumnya, dan justru mempermalukan posisi Indonesia sendiri.
“Orang baru mempersiapkan mesin perang untuk menuju perang yang lebih besar sudah mengajukan diri, apakah tidak malu kalau Iran menyatakan menolak keinginan Prabowo? Kan lucu, kasihan, tragis sekali itu. Kan, tidak masuk akal, masa Indonesia menjadi mediator Amerika-Israel dan Iran, Iran sendiri tidak simpatik ke Indonesia gara-gara Indonesia masuk BoP,” paparnya.
Mengenai ucapan duka kematian Khamenei oleh Prabowo hanya melalui surat, Patrice mengemukakan bahwa itu boleh saja dalam situasi seperti sekarang. Apalagi, jenazah Ali Khamenei juga urung dimakamkan karena faktor keamanan. Sehingga ucapan duka Prabowo lewat surat hal yang wajar dalam diplomasi.
“Nanti pada saat eksekusi penguburan mengutus siapa, Wakil Presiden atau menteri atau tokoh masyarakat misalnya Pak JK boleh-boleh saja dengan catatan pertimbangkan keamanan penerbangan menuju sana, ke Iran. Kondisi begini dibenarkan, boleh-boleh saja menurut saya,” pungkasnya. (uca/zuk)
