JAKARTA, KOMPAS - Korban akibat longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang bertambah menjadi lima orang tewas. Korban terakhir ditemukan pada Senin (9/3/2026) siang. Berdasarkan laporan kehilangan dari keluarga, diperkirakan masih ada empat orang lagi yang hilang. Tragedi ini dinilai menjadi bukti kegagalan pemerintah mengelola sampah.
Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta Ramli Prasetyo, Senin (9/3/2026), menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada lima orang yang ditemukan tewas tertimbun longsoran sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “Korban terakhir ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12.05 WIB,” kata Ramli.
Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Temuan ini menambah daftar korban tewas akibat kejadian ini sejak Minggu (8/3/2026). Sebelumnya, ada empat korban tewas yang telah ditemukan adalah Enda Widayanti (25), Sumine (60), Dedi Sutrisno (22), dan Irwan Supriatin.
Sumine diketahui sebagai pemilik salah satu warung di lokasi longsoran, sedangkan Enda merupakan pemulung. Sementara itu, Dedi dan Irwan merupakan pengemudi truk sampah. Adapun empat orang lainnya yang selamat dalam musibah tersebut adalah Budiman, Johan, Safifudin, dan Slamet.
Dalam proses pencarian, kata Ramli, sebanyak 336 personel dari berbagai instansi dilibatkan. Mereka menggunakan alat berat untuk mencari korban yang masih hilang.
“Berdasarkan keterangan saksi dan pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarga, diperkirakan masih ada empat orang lagi yang hilang. Namun, sampai saat ini (Senin siang) proses pendataan masih berjalan,” kata Ramli.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa longsor yang menewaskan lima orang di TPST Bantargebang ini terjadi pada Minggu sekitar pukul 14.30 WIB.
“Ketika itu truk-truk sampah sedang mengantre giliran membongkar muatan. Tiba-tiba terjadi longsor. Gunungan sampah jatuh menimpa lima truk sampah dan satu warung di sekitar lokasi,” katanya.
Pramono menyebut longsor gunungan sampah terjadi di Zona 4 TPST Bantargebang. Saat itu, jalan operasional dan Sungai Ciketing sepanjang 40 meter tertutup sampah. Longsor tersebut salah satunya dipicu hujan lebat yang berlangsung dalam waktu lama.
“Sebagai langkah mitigasi, layanan di Zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantargebang diminimalkan dan operasionalnya dialihkan ke Zona 3 serta disiapkan dua titik baru sambil dirapikan,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta pada Senin (9/3/2026).
Zona 3 dan dua zona baru ini hanya digunakan untuk pembuangan sampah sementara. Pemprov Jakarta juga telah mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk hal-hal yang perlu segera diselesaikan.
Sampah harian yang terangkut di Jakarta berkisar antara 7.400 ton hingga 8.000 ton. Untuk itu, proses pemilahan akan ditingkatkan sehingga tidak semua sampah dikirim ke TPST Bantargebang. “Karena Bantargebang memang harus mulai dibatasi. Daya tampungnya sudah sangat terbatas,” ujar Pramono.
Pemprov Jakarta, misalnya, terus menguji coba fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang disebut Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara. Sedikitnya 1.000 ton sampah bisa diolah setiap hari sehingga dapat mengurangi beban TPST Bantargebang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menekankan pentingnya keamanan dalam proses pencarian. Hal itu perlu diperhatikan mengingat prakiraan cuaca dalam dua hari ke depan menunjukkan potensi hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Stabilitas material longsor yang masih labil berisiko memicu pergerakan tanah susulan. Karena itu, tim di lapangan diinstruksikan untuk menjalankan protokol keselamatan yang ketat agar tidak menambah korban jiwa,” ujarnya.
BNPB turut mengimbau masyarakat dan pengelola kawasan di sekitar TPST, termasuk wilayah lain dengan topografi lereng perbukitan maupun kaki gunung, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pergerakan tanah.
Masyarakat diminta segera mengevakuasi diri ke tempat aman jika melihat tanda-tanda retakan tanah atau curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus. “Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat lokal sangat krusial agar fenomena serupa tidak terulang dan risiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Abdul.
Longsor gunungan sampah setinggi 50 meter di Zona IV TPST Bantargebang pada Minggu (8/3/2026) pukul 14.30 WIB yang menelan lima korban jiwa menjadi bukti nyata kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta yang tidak boleh lagi ditoleransi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tragedi mematikan ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas.
Kini, KLH/BPLH telah memulai penyidikan menyeluruh serta penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah ibu kota yang berlarut-larut tidak kembali memakan korban jiwa.
Hanif menegaskan tragedi ini merupakan “fenomena gunung es” kegagalan tata kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis sekitar 80 juta ton sampah selama 37 tahun. Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keselamatan bagi warga.
Kondisi yang tidak sesuai ketentuan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.
“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif.
Sejarah kelam TPST Bantargebang mencatat rentetan tragedi mematikan, mulai dari longsor permukiman pada 2003 hingga runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung. Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026 saat amblasnya landasan menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai, yang kemudian disusul runtuhnya kembali gunungan sampah pada Maret 2026.
Rangkaian insiden berulang tersebut membuktikan adanya risiko fatal akibat beban overload di TPST Bantargebang. Mengingat peristiwa ini terus berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana penjara berkisar 5–10 tahun dan denda Rp 5–10 miliar berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian.
Sebelumnya, KLH/BPLH juga telah memberikan peringatan terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantargebang yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, pada 2 Maret 2026 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, termasuk TPST Bantargebang.
Pemerintah memprioritaskan evakuasi seluruh korban sambil memulai penyelidikan menyeluruh untuk menindak tegas setiap kelalaian pengelolaan yang membahayakan nyawa warga. Sebagai solusi jangka panjang, TPST Bantargebang akan dialihkan khusus untuk pengolahan sampah anorganik melalui penguatan sistem pemilahan dari sumber serta optimalisasi fasilitas RDF Rorotan.
Sinergi lintas instansi terus diperkuat guna memastikan kapasitas pengolahan sampah Jakarta mencapai 8.000 ton per hari secara aman dan sesuai regulasi.
