Korea Selatan (Korsel) bersiap memberlakukan pembatasan harga BBM dalam negeri dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga energi dan volatilitas pasar valuta asing.
Presiden Korsel, Lee Jae Myung, mengatakan langkah tersebut penting dilakukan seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah imbas perang yang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Lee menyampaikan pernyataan itu dalam rapat antarkementerian yang membahas perkembangan terbaru setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran, serta serangan balasan dari Teheran di berbagai wilayah Timur Tengah. Ketegangan tersebut akhirnya mendorong harga minyak Brent melampaui USD 100 per barel.
“Seiring semakin dalamnya krisis di Timur Tengah, ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi domestik dan global meningkat secara signifikan, sehingga menjadi beban besar bagi ekonomi Korea yang sangat bergantung pada perdagangan global dan impor energi dari Timur Tengah,” ujar Lee, dikutip dari Yonhap News, Senin (9/3).
Lee juga mengatakan pemerintah menyiapkan respons antisipatif dengan mempertimbangkan skenario terburuk untuk mengatasi dampak ekonomi dari meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Langkah yang diminta mencakup upaya menjaga stabilitas pasar keuangan, serta mencari jalur pasokan energi alternatif.
“Karena sulit memprediksi bagaimana situasi ini akan berkembang, pemerintah harus menyiapkan langkah respons secara proaktif dengan rasa urgensi, bahkan dengan mempertimbangkan skenario terburuk,” kata Lee.
Lee turut meminta pemerintah dan Bank of Korea menyiapkan langkah tambahan untuk merespons meningkatnya volatilitas di pasar keuangan dan pasar valuta asing. Ia juga menginstruksikan agar program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won atau sekitar USD 66,8 miliar dapat diperluas jika diperlukan.
“Kita harus mengidentifikasi risiko tersembunyi dan menyiapkan langkah respons secara matang,” ujar Lee.
Selain itu, Lee menyoroti ketidakpastian pasokan energi di tengah kekhawatiran gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. “Kami akan berkoordinasi dengan negara mitra strategis untuk segera menjajaki jalur alternatif yang tidak perlu melewati Selat Hormuz,” ungkap Lee.
Di sisi lain, Lee juga meminta pemerintah menindak tegas praktik kolusi antara perusahaan kilang minyak dan stasiun pengisian bahan bakar, termasuk penetapan harga secara bersama atau price fixing serta penimbunan. Ia menegaskan pelanggar harus dihukum secara tegas dan mendorong penerapan sistem batas harga untuk bensin dan solar.
Pemerintah Korsel memang sudah mempertimbangkan penerapan sistem batas harga atau price cap untuk minyak untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun, menurut sejumlah sumber pada Minggu (8/3). Langkah ini dipertimbangkan di tengah kekhawatiran kenaikan harga energi akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor energi, Korsel dinilai rentan terhadap guncangan harga dari luar negeri, yang kerap memicu kenaikan inflasi domestik.
Peninjauan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 23 dalam Petroleum and Alternative Fuel Business Act, yang memberikan kewenangan kepada menteri perindustrian untuk menetapkan harga jual maksimum ketika harga minyak berfluktuasi tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, ketentuan tersebut pada praktiknya belum pernah diterapkan sejak pemerintah Korea Selatan meliberalisasi harga minyak pada 1997.
Lalu, sumber-sumber menyebutkan pemerintah masih mempertimbangkan opsi tersebut secara hati-hati karena adanya potensi dampak samping, seperti distorsi pasar serta beban fiskal bagi negara. Sementara itu, data dari Korea National Oil Corporation menunjukkan harga rata-rata bensin di Korsel telah melampaui 1.890,87 won atau sekitar USD 1,27 per liter hingga Sabtu (7/3) malam.
