Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski harga minyak dunia sempat melampaui level US$100 per barel pada Senin (9/3/2026).
Purbaya mengaku bahwa kas negara saat ini masih memiliki ruang yang cukup untuk menahan gejolak harga energi global, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.
"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian, menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya," ungkap Purbaya saat ditemui oleh awak media, Senin (9/3/2026).
Bendahara negara menjelaskan bahwa otoritas fiskal tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa di tengah volatilitas pasar yang baru terjadi sesaat. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga komoditas energi tersebut secara saksama.
Jika eskalasi harga minyak dunia terus berlanjut dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan.
"Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," tambahnya.
Baca Juga
- Minyak Global Melonjak, Ekonom Minta Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM
- Presiden Korsel Perintahkan Pembatasan Harga BBM usai Minyak Melonjak Dekati US$120
- Pertamina Masih Pantau Pergerakan Minyak Dunia Sebelum Kerek Harga BBM
Lebih jauh, Purbaya menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan energi, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap perekonomian riil dan laju inflasi. Pemerintah, lanjutnya, tengah mengkaji efektivitas penyaluran subsidi di lapangan.
"Banyak juga masyarakat yang membayar dengan harga subsidi. Jadi, kita lihat apakah itu bagus atau jelek ke ekonomi. Tapi sekarang belum saatnya ambil keputusan, karena uangnya [anggaran] masih cukup," tutup Purbaya.
Sebagai informasi, melansir Bloomberg, pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, harga minyak mentah Brent meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada pembukaan perdagangan. Jenis West Texas Intermediate (WTI) juga melambung hingga 25,2% ke level US$116,1 per barel.
Lonjakan ini membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.
Adapun, APBN 2026 mematok asumsi ICP di level US$70 per barel. Artinya, jika tren lonjakan harga minyak global ini bertahan maka selisih asumsi dan realisasi ICP berisiko membebani ruang fiskal pemerintah tahun ini.
