Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong penerapan program Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP) di ribuan sekolah sebagai upaya memberikan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan masalah yang mereka alami.
Program ini telah berjalan di lebih dari 4.000 sekolah dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat dukungan kesehatan mental bagi anak sejak dini.
“Memperluas ruang aman anak untuk dia merasa diterima gitu karena kebanyakan kalau kita dengarkan dari sesi-sesi anak-anak ya kita beberapa sesi sudah jalan di 4.000-an sekolah ya untuk pertolongan pertama pada luka psikologis,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi.
Hal tersebut dikatakan Endang di acara Upaya Pencegahan dan Penanganan Kesehatan Jiwa Anak di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).
Dalam program tersebut, banyak siswa mengaku sering dimarahi ketika mencoba menceritakan kesulitannya di rumah.
“Itu anak-anak ceritanya kalau saya punya masalah mau cerita malah dimarahin misalnya saya nilai saya enam nanti orang tuanya marahin,” kata Endang.
Endang mengatakan tekanan yang dihadapi anak saat ini cukup besar, mulai dari tuntutan akademik hingga tekanan dari lingkungan pertemanan. Namun, banyak anak justru takut menyampaikan masalahnya kepada orang tua.
“Makasih, jadi memang seperti tadi disampaikan ya, karena punya anak sendiri ya masa-masa anak ini masa-masa yang banyak tuntutan tadi itu lagi TKA kemudian juga dia sedang banyak pressure di teman-temannya begini tapi kalau cerita ke orang tua orang tuanya malah menasihati ‘kamu sih harusnya begini begini’,” ucapnya.
Menurut dia, dari berbagai sesi diskusi dengan siswa di sekolah, banyak anak mengaku tidak berani bercerita kepada orang tua ketika menghadapi masalah.
“Jadi anak-anak memang takut ngomong sama orang tua takut,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kemenkes menjalankan program pertolongan pertama pada luka psikologis di ribuan sekolah sebagai upaya memberikan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan masalah yang mereka alami.
Kemenkes juga mendorong penguatan deteksi dini di sekolah dengan meningkatkan kapasitas guru bimbingan konseling (BK). Bahkan, untuk jenjang sekolah dasar yang belum memiliki guru BK, seluruh guru akan dibekali kemampuan dasar konseling.
“Nah jadi sekarang di Kemendikdasmen di sekolah-sekolah yang datang ke BK kalau dulu kan anak bermasalah, tapi sekarang yang datang ke BK itu dibuat image-nya lebih positif,” ujarnya.
Jika masalah kesehatan mental sudah terdeteksi, penanganan lanjutan akan dilakukan melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang dilengkapi layanan konseling psikologis.
“Yang psikolog klinis ini karena butuh konseling kan sekitar 30 menit apalagi kalau udah mulai menyakiti diri ada yang sudah mulai barcode-ing itu banyak anak-anak,” kata Endang.
Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyusun pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk menangani masalah kesehatan mental anak secara lebih sistematis.
“Nanti untuk keroyokan ini akan tiga wilayah keroyokan ya keroyokan pengasuhan positif, keroyokan deteksi dini, kemudian keroyokan penanganan kalau buat yang sudah terdeteksi bermasalah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan banyak anak mengalami tekanan psikologis, namun tidak memiliki ruang aman untuk bercerita mengenai masalah yang mereka hadapi.
“Bahwa kemudian karena mereka tidak memiliki penyaluran kemudian jadi dia terisolasi sendiri kesepian, itu adalah besar kemungkinannya terjadi karena dia nggak bisa ngomong kan dengan orang lain mengenai tekanan di keluarganya dia,” kata Budi
Untuk membantu penanganan awal, Kemenkes juga membuka layanan dukungan kesehatan mental melalui layanan darurat 119 yang dapat diakses masyarakat.
“Itu sebabnya kenapa Kemenkes membuka saluran yang healing 119,” ujarnya.
Selain itu, Kemenkes juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk membekali guru dengan kemampuan mendeteksi dini masalah kesehatan mental pada siswa agar dapat segera mendapatkan penanganan.
“Kemudian kita juga bekerja sama sama Mendikdasmen agar para guru-guru ini dibekali ilmu bisa melakukan screening lah atau surveillance kalau yang diduga punya masalah kesehatan jiwa agar bisa ditangani juga di Puskesmas,” kata Budi.
Ia menekankan orang tua dan guru menjadi pihak yang paling berperan dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan mental karena mereka paling sering berinteraksi dengan anak.
“Harusnya kalau anak-anak yang menyendiri ini yang bisa lihat paling cepat harusnya ibu dan guru. Karena mereka kan spend waktunya banyak di rumah dan banyak di sekolah,” ujarnya.
Program Pertolongan Pertama Pada Luka PsikologisDikutip dari situs Kemenkes, P3LP adalah bantuan atau dukungan psikologis paling dasar dan sederhana untuk orang-orang yang mengalami kejadian berat atau krisis, sehingga mengalami luka psikologis.
Krisis yang dimaksud adalah insiden atau peristiwa penuh tekanan yang dianggap luar biasa. Sementara itu, luka psikologis adalah perasaan tidak nyaman yang berlebihan dan mengganggu aktivitas keseharian.
P3LP diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menangani masalah-masalah kesehatan jiwa sehari-hari, seperti halnya P3K untuk penanganan masalah medis awal.
Kemenkes mendorong penerapan P3LP melalui pelatihan bagi guru, siswa, dan masyarakat untuk memberikan dukungan emosional awal dengan formala 3M yakni memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan.
Memperhatikan: Mengenali tanda-tanda stres berat/trauma (zona kuning/merah).
Mendengarkan: Hadir, mendengar aktif, dan tidak menghakimi (memberi ruang aman).
Menghubungkan: Menghubungkan orang yang terdampak dengan kebutuhan dasar atau profesional jika diperlukan.
Direktorat Kesehatan Jiwa Kemenkes telah menyusun enam buku saku untuk First Aider, yang ditujukan untuk berbagai lingkungan seperti sekolah (PAUD, SD, SMP/SMA), kampus, tempat kerja, dan masyarakat umum.
Buku saku ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat serta menjadi panduan bagi individu yang berperan sebagai penolong pertama dalam masalah kesehatan jiwa di masyarakat, sebelum penderita mendapatkan pertolongan profesional.
